Maksimalisasi Koperasi Syariah Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Sumatera Utara

Maksimalisasi Koperasi Syariah Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Sumatera Utara

Pusat Koperasi Syariah – BMT Sumatera Utara (PusKopSyah BMT Sumut) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Ekonomi Syari’ah dengan Thema “Maksimalisasi Koperasi Syari’ah Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Sumatera Utara”. Pelatihan dilaksanakan di Balai Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan ini dilaksanakan secara mandiri yang diikuti dari koperasi-koperasi yang baru berdiri diantaranya Koperasi Syari’ah BMT STAIS Tebing Tinggi Deli, KSU Syariah BMT Rakyat Membangun Kabupaten Deli Serdang, KSU Syariah Hidayah Kabupaten Deli Serdang, dan KSU Gema Bina Mandiri Kota Medan.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pengelola dan pengurus dibidang pengelolaan operasional perkoperasian syari’ah. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 04 s/d 07 Juni 2010 yang difasilitasi dari tim fasilitator PusKopSyah BMT Sumatera Utara.

Bapak Yusman sebagai Ketua PusKopSyah BMT Sumatera Utara mengatakan pada saat pembukaan pelatihan, bahwa bahwa pelatihan seperti ini sangat jarang terjadi karena beberapa koperasi syariah berinisiatif menawarkan kerjasama dengan PusKopSyah BMT Sumut, baru ketiga kalinya dengan biaya mandiri. Dan pelatihan seperti ini akan lebih cepat memacu kemandirian koperasi syari’ah BMT didalam melayani anggotanya, dan juga ekonomi syari’ah adalah salah satu yang paling tepat menyelesaikan krisis permodalan bagi usaha kecil yang langsung maupun tidak langsung menjadi anggota atau tidak menjadi anggota akan tetap dilayani karena pengelola dan pengurus koperasi sebagai pendamping usaha masyarakat, serta tumbuhnya koperasi syari’ah menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda dan menumbuh suburkan semangat wirausaha/entrepreneurship dikalangan generasi muda. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada 4 koperasi yang berinisiatif melaksanakan pelatihan ini.


Kegiatan pelatihan ini akan ditutup sekaligus dengan kegiatan penyuluhan pendirian koperasi oleh tim penyuluh Dinas Koperasi & UKM Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Bapak Misgiat, S,Sos sebagai Kepala Desa Manunggal, mengatakan dengan tumbuhnya koperasi-koperasi syari’ah di wilayah administrasi kerjanya sangat membantu pertumbuhan peningkatan ekonomi UKM dan masyarakat umumnya, hal ini perlu didukung dari berbagai pihak masyarakat yang mampu untuk membangun gerakan tabungan dan simpanan investasi yang dapat digunakan untuk tujuan peningkatan ekonomi kesejahteraan rakyat.

“Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini, para pengelola dan pengurus koperasi bisa mematangkan ilmu serta mengimplementasikan kemampuannya di koperasinya masing-masing, ini merupakan harapan panitia penyelenggara pelatihan ini.

Read More

Modal Awal koperasi Syariah

Modal Awal koperasi Syariah

Oleh Edwin Ardiansyah on February 13, 2009 koperasisyariah.com

Koperasi Syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan.

mendirikan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini dikumpulkan dari anggota koperasi. koperasi syariah agar diakui keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah.

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha,dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.


Sumber: http://www.koperasisyariah.com/modal-awal-koperasi-syariah/#comment-80 Tagged as: Definisi Koperasi, Koperasi Syariah, modal awal koperasi

Read More

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi
Selasa, 21 Juli 2009, 19:46 WIB

BANDUNG--Untuk melindungi warga Kota Bandung dari praktik ijon dan riba, Pemkot Bandung mendirikan 40 koperasi syariah di 30 kecamatan yang ada di Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Pemkot Bandung menggarkan dana bantuan di APBD untuk membentuk 40 koperasi syariah itu. Masing-masing koperasi memperoleh bantuan dana Rp 20 juta.

''Kami berharap, masyarakat Bandung tidak ada yang terjerat ijon atau riba jadi koperasi syariah ini dibentuk. Kalau anggarannya ada, di 2009 ini kami ingin menggarkan dana lagi untuk memperbanyak koperasi syariah,'' ujar Dada Rosada kepada wartawan usai Peringatan Hari Koperasi ke 62, Selasa (21/7).

Menurut Dada, di beberapa kecamatan koperasi syariah itu ada yang sudah berkembang. Satu kecamatan, bahkan sudah ada yang memiliki beberapa koperasi syariah. Dana yang diberikan Pemkot Bandung, sifatnya hibah atau pemberian jadi pengurus koperasi tidak perlu mengembalikan kembali dana itu ke Pemkot.

''Mereka tidak perlu mengembalikan dana yang kami berikan. Silahkan saja, kelola sendiri untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' ujar Dada.
Dada mengaku, keberadaan koperasi syariah sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Bandung. Karena, sistem bagi hasil tidak menyebabkan UKM terjerat oleh bunga yang besar. Jumlah koperasi di Kota Bandung termasuk syariah, kata dia, seluruhnya ada 2.376 dengan jumlah anggota 535.550.

Menurut Dada ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di Kota Bandung. Yaitu, citra sebagai golongan ekonomi lemah dan pemburu fasilitas, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding badan usaha lain, serta semakin berkurangnya kesadaran bergotong royong melalui koperasi.

Padahal, kata dia, kalau masalah itu bisa diatasi koperasi cukup efektis berperan sebagai lembaga keuangan non perbankan penyedia kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga, bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi didaerah.
''Saya berharap potensi Koperasi dan UKM lebih dioptimalkan lagi. Namun sebagai badan usaha yang berorientasi laba, koperasi juga harus menunjukan kekokohan institusional, profesional usaha juga kemandirian,'' katanya.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan (Diskop UKM dan Indag) Kota Bandung, Nana Supriatna, dari 2.376 koperasi yang ada di Kota Bandung sekitar 80 persennya merupakan koperasi aktif sisanya atau sekitar 20 persen tidak aktif. Untuk mengembangkan koperasi syariah, kendalanya masih kurangnya pemahaman di masyarakat tentang konsep koperasi syariah itu.

''Banyak masyarakat yang belum memahami konsep koperasi syariah jadi salah satu kendala untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' kata Nana. kie/pur
Red: Republika Newsroom

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/07/21/63845-cegah-ijon-pemkot-bandung-buat-40-koperasi-syariah

Read More

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

BANJARMASIN,- Hampir Rp53 miliar sudah, pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan koperasi konvensional. Namun hingga kini perkembangannya tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan ada beberapa koperasi konvensional yang gulung tikar.

Hal tersebut disampaikan Robinson Sitepu dari Dinas Koperasi Kalsel di sela-sela kegiatan Pelatihan dan Lokakarya Perkembangan bisnis koperasi syariah yang berlangsung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, kemarin.

Menurut Robbin, prospek koperasi berbasis syariah justru lebih menjanjikan di Kalsel. Karena itu perlu didorong agar koperasi syariah dapat lebih berkembang dibanding koperasi konvensional.

“Sekarang sudah ada 39 koperasi syariah di Kalsel dan baru satu yang paling berkembang pesat, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Teladan. Koperasi ini akan dijadikan pilot project untuk perkembangan koperasi syariah di Kalsel,” ungkapnya.

Ditambahkan Robbin, seandainya ada tiga saja koperasi seperti KJKS Teladan di Kalsel, ia yakin akan bisa menyuarakan keberhasilan pengembangan koperasi syariah di Kalsel ke tingkat Nasional. “Tentunya ini akan menjadi nilai tambah paling penting bagi Kalsel,” ujarnya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan, kata Robbin, adalah rajin menggelar pelatihan-pelatihan, seperti yang dilakukan MUI bekerjasama Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel. Pada kegiatan itu ada sekitar 30 peserta yang mengikuti pelatihan.

Ketua Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel H Gt Mahfudz yang juga ketua KJKS Teladan menambahkan, pelatihan ini untuk meningkatkan SDM koperasi berbasis syariah. Sehingga mereka mampu mengembangkan koperasi syariah lebih profesional dan lebih mandiri.

“Ini upaya kami untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah, lewat koperasi syariah,” tandasnya.

Sementara Prof Kustan Basri dari MUI Kalsel melihat, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga yang bisa menjadi pemicu untuk peningkatan perekonomian syariah di Kalsel. Karena itu MUI sangat mendukung keberadaan koperasi syariah ini.(sya)

http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=66018

Read More

58 PERSEN PENDUDUK INDONESIA BELUM MENABUNG DI BANK

58 PERSEN PENDUDUK INDONESIA BELUM MENABUNG DI BANK

Sekira 58 persen penduduk Indonesia belum memiliki tabungan di bank. Jumlah tersebut, menurut data Bank Indonesia sebanyak 40 juta orang tergolong masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki akses ke bank.

"Golongan itu seperti nelayan, petani, buruh, tukang parkir dan pedagang asongan. Kelompok masyarakat ini enggan menabung di bank karena setoran awal dianggap cukup besar yakni rata-rata Rp 100.000 dan kena biaya administrasi bulanan," kata Deputi Regional Bank Indonesia Sumut-NAD, Achmad Fauzie pada Dialog Publik dan Interaktif Gerakan Indonesia Menabung yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Pemprovsu, Selasa (4/5) di Hotel Tiara Medan.

Menurutnya, Bank Indonesia dengan industri perbankan sebelumnya telah melaksanakan program edukasi perbankan (ayo ke bank) yang dicanangkan 27 Januari 2008 lalu oleh ibu negara di Monas. Sebagai kelanjutan program tersebut, BI dan industri perbankan ingin menciptakan budaya menabung masyarakat melalui program Gerakan Indonesia Menabung.

Sementara pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani, mengatakan terdapat dua sumber pembentukan modal pembangunan yaitu dari dalam dan luar negeri (Sadono, 1985 dalam Aprilia, 2003).

Modal dari dalam luar negeri bersumber dari bantuan luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA). Bantuan luarnegeri dapat bersumber dari pemerintah, badan-badan internasional atau pihak swasta. Sedangkan modal dalam negeri bersumber dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa.

Modal Produktif

Dikatakan, beberapa kondisi yang menyatakan tabungan mendukung pembangunan yaitu pertama, para penabung menggunakan tabungan tersebut untuk penanaman modal yang produktif dalam arti penanaman modal yang akan menaikkan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kedua, tabungan dialirkan ke badan-badan keuangan kemudian dipinjamkan pada para pengusaha yang ingin melakukan penanaman modal produktif.

"Berdasarkan data dari BI 2004 hingga 2009, jumlah tabungan nasional mencapai Rp732.056 Triliun, naik dari Rp721.828. Ini membuktikan budaya menabung masyarakat kian tumbuh,"ujarnya.

Sementara, Kadis Kominfo Pemprovsu Eddy Sofyan mengatakan budaya menabung bagi sebahagian besar warga Sumut telah dimiliki. Namun belakangan budaya tersebut semakin memudar seiring peningkatan sifat konsumtif di masyarakat.

"Dulu, budaya menabung digambarkan orangtua yang tampil sederhana demi menabung agar anaknya bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi," katanya.

Rabu, 2010-05-05 07:53:20Wib Sumber: http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=9102

Read More

SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)

SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)

Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) atau secara operasional menggunakan nama Smesco Indonesia Company adalah satuan kerja non eselon dibawah Kementerian Negara KUKM yang bergerak di bidang pemasaran KUKM dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Kegiatan LLP-KUKM:

- Memasarkan produk KUKM di dalam maupun luar negeri melaui trading house dengan nama SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)
- Menyediakan layanan ruang pamer
- Menyediakan layanan pendidikan dan latihan serta konsultasi manajemen bagi KUKM
- Menyediakan layanan permanent display/showroom ritel produk unggulan KUKM Indonesia, dalam
- Menyediakan layanan penyewaan ruang kantor dan sarana pendukung lainnya seperti: Bank, ATM, Money Changer, Travel Agent, Mini Market, Restaurant dan cafe. Hal ini juga dimaksudkan agar SMESCO INDONESIA menjadi destination dan meeting point bagi masyarakat Jakarta, sehingga pada gilirannya dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi dan memasuki serta berbelanja di UKM Gallery

Alamat:
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94
Jakarta – Indonesia

Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/smesco-indonesia-company-sic/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan

Read More

Dinas Koperasi dan UKM Sumut Buka Posko Konsultasi di PRSU

Dinas Koperasi dan UKM Sumut Buka Posko Konsultasi di PRSU

Medan (SIB)

Dinas Koperasi dan Usaha Menengah (UKM) Sumatera Utara menggelar kegiatan konsultan tentang tata cara pendirian koperasi, permodalan/pembiayaan, pemasaran dan pengembangan disain produk di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Selain kegiatan itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga memfasilitasi sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya. Sedikitnya 39 UMKM yang turut mengisi stan di Hall C pada ajang pameran tahunan tersebut termasuk di dalamnya UMKM binaan BUMN, perbankan dan lain sebagainya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs Ridwan Siregar MM kepada wartawan, baru-baru ini menerangkan, kegiatan konsultasi itu dilakukan dalam upaya membantu UMKM mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerjanya. Konsultasi itu meliputi tentang pembiayaan, pemasaran, disain produk, pemasaran, ekspor-impor dan konsultasi tatacara pendirian koperasi, ucap Ridwan.
Kegiatan tersebut selain melibatkan sejumlah pejabat dinas teknis tentang perkoperasian dan UKM di Sumut, juga menghadirkan sejumlah praktisi perbankan dan lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional, BUMN, sejumlah lembaga yang konsern terhadap UMKM serta konsultasi bisnis.
Ada dari BRI, Bank Sumut Konvensional dan Syariah, Sumut Ventura, BMT Washil, Jamsostek, Pelindo, surveyor Indonesia, Jasa Marga, PNM, Pertamina, PTPN III dan IV, Unimed, Microfine dan Cikal USU. Mereka memberikan konsultasi sesuai bidangnya masing-masing, kata Ridwan didampingi Kepala Seksi Promosi Rumerahwaty Berutu SE.
Konsultasi itu lanjut Ridwan, antara lain tentang pembiayaan UMKM melalui perbankan, pembiayaan pola syariah, pembiayaan melalui BUMN, pembiayaan modal ventura dan PNM, pengembangan disain produk, pemasaran, hingga tentang tatacara pendirian koperasi, bantuan sertifikat tanah bersubsidi bagi UKM, serta tentang kegiatan ekspor-impor.
Saya berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan moment tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sering mereka hadapi selama ini, imbaunya.
Di posko konsultasi itu kata Ridwan, telah dipersiapkan tenaga-tenaga ahli yang benar-benar menguasai persoalan tersebut. Tentang jadwal pelaksanaan konsultasi, Ridwan, mempersilahkan para pelaku UMKM mengunjungi gedung Hall C yang ada di arena PRSU. Di sana bisa diperoleh informasi, kapan-kapan saja jadwal konsultasi itu diadakan, ucapnya.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan, dalam rangka mendukung upaya pemasaran produk-produk UMKM, pemerintah akan terus memfasilitasi dengan cara mengikut sertakan dalam berbagai ajang pameran, baik lokal, nasional maupun regional. Salah satu solusi persoalan pemasaran produk UMKM di Sumut, dengan pameran seperti PRSU ini. Itu makanya, Diskop secara rutin mengikutkan produk-produk itu di pameran, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Promosi, Dinas Koperasi dan UKM Sumut Rumerahwaty Berutu SE, menambahkan, pihaknya sengaja membuat kegiatan konsultasi tersebut dalam rangka meningkatkan sinergisitas pembinaan. (A12/e)

Sumber: http://hariansib.com/?p=1127
Posted in Ekonomi & Keuangan by Redaksi on April 17th, 2007

Read More