KeMenkop Minta Pemda Kembangkan Sumber Pembiayaan UMKM

KeMenkop Minta Pemda Kembangkan Sumber Pembiayaan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara simultan mengembangkan sumber pembiayaan bagi UMKM di daerah.

Read More

Modal Awal koperasi Syariah

Modal Awal koperasi Syariah

Oleh Edwin Ardiansyah on February 13, 2009 koperasisyariah.com

Koperasi Syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan.

mendirikan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini dikumpulkan dari anggota koperasi. koperasi syariah agar diakui keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah.

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha,dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.


Sumber: http://www.koperasisyariah.com/modal-awal-koperasi-syariah/#comment-80 Tagged as: Definisi Koperasi, Koperasi Syariah, modal awal koperasi

Read More

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi
Selasa, 21 Juli 2009, 19:46 WIB

BANDUNG--Untuk melindungi warga Kota Bandung dari praktik ijon dan riba, Pemkot Bandung mendirikan 40 koperasi syariah di 30 kecamatan yang ada di Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Pemkot Bandung menggarkan dana bantuan di APBD untuk membentuk 40 koperasi syariah itu. Masing-masing koperasi memperoleh bantuan dana Rp 20 juta.

''Kami berharap, masyarakat Bandung tidak ada yang terjerat ijon atau riba jadi koperasi syariah ini dibentuk. Kalau anggarannya ada, di 2009 ini kami ingin menggarkan dana lagi untuk memperbanyak koperasi syariah,'' ujar Dada Rosada kepada wartawan usai Peringatan Hari Koperasi ke 62, Selasa (21/7).

Menurut Dada, di beberapa kecamatan koperasi syariah itu ada yang sudah berkembang. Satu kecamatan, bahkan sudah ada yang memiliki beberapa koperasi syariah. Dana yang diberikan Pemkot Bandung, sifatnya hibah atau pemberian jadi pengurus koperasi tidak perlu mengembalikan kembali dana itu ke Pemkot.

''Mereka tidak perlu mengembalikan dana yang kami berikan. Silahkan saja, kelola sendiri untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' ujar Dada.
Dada mengaku, keberadaan koperasi syariah sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Bandung. Karena, sistem bagi hasil tidak menyebabkan UKM terjerat oleh bunga yang besar. Jumlah koperasi di Kota Bandung termasuk syariah, kata dia, seluruhnya ada 2.376 dengan jumlah anggota 535.550.

Menurut Dada ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di Kota Bandung. Yaitu, citra sebagai golongan ekonomi lemah dan pemburu fasilitas, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding badan usaha lain, serta semakin berkurangnya kesadaran bergotong royong melalui koperasi.

Padahal, kata dia, kalau masalah itu bisa diatasi koperasi cukup efektis berperan sebagai lembaga keuangan non perbankan penyedia kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga, bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi didaerah.
''Saya berharap potensi Koperasi dan UKM lebih dioptimalkan lagi. Namun sebagai badan usaha yang berorientasi laba, koperasi juga harus menunjukan kekokohan institusional, profesional usaha juga kemandirian,'' katanya.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan (Diskop UKM dan Indag) Kota Bandung, Nana Supriatna, dari 2.376 koperasi yang ada di Kota Bandung sekitar 80 persennya merupakan koperasi aktif sisanya atau sekitar 20 persen tidak aktif. Untuk mengembangkan koperasi syariah, kendalanya masih kurangnya pemahaman di masyarakat tentang konsep koperasi syariah itu.

''Banyak masyarakat yang belum memahami konsep koperasi syariah jadi salah satu kendala untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' kata Nana. kie/pur
Red: Republika Newsroom

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/07/21/63845-cegah-ijon-pemkot-bandung-buat-40-koperasi-syariah

Read More

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

BANJARMASIN,- Hampir Rp53 miliar sudah, pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan koperasi konvensional. Namun hingga kini perkembangannya tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan ada beberapa koperasi konvensional yang gulung tikar.

Hal tersebut disampaikan Robinson Sitepu dari Dinas Koperasi Kalsel di sela-sela kegiatan Pelatihan dan Lokakarya Perkembangan bisnis koperasi syariah yang berlangsung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, kemarin.

Menurut Robbin, prospek koperasi berbasis syariah justru lebih menjanjikan di Kalsel. Karena itu perlu didorong agar koperasi syariah dapat lebih berkembang dibanding koperasi konvensional.

“Sekarang sudah ada 39 koperasi syariah di Kalsel dan baru satu yang paling berkembang pesat, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Teladan. Koperasi ini akan dijadikan pilot project untuk perkembangan koperasi syariah di Kalsel,” ungkapnya.

Ditambahkan Robbin, seandainya ada tiga saja koperasi seperti KJKS Teladan di Kalsel, ia yakin akan bisa menyuarakan keberhasilan pengembangan koperasi syariah di Kalsel ke tingkat Nasional. “Tentunya ini akan menjadi nilai tambah paling penting bagi Kalsel,” ujarnya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan, kata Robbin, adalah rajin menggelar pelatihan-pelatihan, seperti yang dilakukan MUI bekerjasama Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel. Pada kegiatan itu ada sekitar 30 peserta yang mengikuti pelatihan.

Ketua Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel H Gt Mahfudz yang juga ketua KJKS Teladan menambahkan, pelatihan ini untuk meningkatkan SDM koperasi berbasis syariah. Sehingga mereka mampu mengembangkan koperasi syariah lebih profesional dan lebih mandiri.

“Ini upaya kami untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah, lewat koperasi syariah,” tandasnya.

Sementara Prof Kustan Basri dari MUI Kalsel melihat, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga yang bisa menjadi pemicu untuk peningkatan perekonomian syariah di Kalsel. Karena itu MUI sangat mendukung keberadaan koperasi syariah ini.(sya)

http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=66018

Read More

Pelaksanaan ACFTA Harus Diawasi Dengan Ketat

Pelaksanaan ACFTA Harus Diawasi Dengan Ketat

Komisi VI DPR RI mehendaki pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diawasi secara ketat. “Kadin harus ikut mengawasi pelaksanaan ACFTA”, Kata Ida Ria (F-Demokrat). Setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

RDP Komisi Perdagangan dengan Kadin Yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, Senin (19/4) di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk nasional, KADIN Indonesia yang dipimpin Pjs Ketum Kadin Sharif Cicip Sutardjo meminta dukungan komisi VI DPR RI untuk mendesak pemerintah agar melaksanakan ACFTA, yang perlu ditunjang untuk melindungi pasar dalam negeri.

Penunjang dalam pelaksanaan ACFTA yaitu renegosiasi lanjutan terkait dengan 228 tarif komoditi yang telah disepakati untuk dipupayakan secara maksimal, Ketersediaan dan kontinyuitas suplai energi (minyak, gas, listrik dll) bagi industri nasional dengan harga bersaing.

Perbaikan dan efisiensi infrastruktur laut dan darat serta perbaikan sistim distribusi dan logistic “pelabuhan, jalan raya, kereta api dan pergudangan serta infrastruktur pendukung lain seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama (hub) maupun pelabuhan-pelabuhan feeder perlu diperhatikan,” kata Airlangga Hartarto.

Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat terkait dengan peningkatan daya saing dan perlindungan pasar dalam negeri termasuk injury (Bea masuk dan anti dumping) yang lebih didahulukan daripada menunggu perumusan kebijakan yang dipandang komprehensif. “Peningkatan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui pemberian insentif fiscal, perluasan peraturan investasi yang transparan, efisien dan berdaya saing,” kata Ketua Komisi VI.


Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/pelaksanaan-acfta-harus-diawasi-dengan-ketat/

Read More

SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)

SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)

Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) atau secara operasional menggunakan nama Smesco Indonesia Company adalah satuan kerja non eselon dibawah Kementerian Negara KUKM yang bergerak di bidang pemasaran KUKM dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Kegiatan LLP-KUKM:

- Memasarkan produk KUKM di dalam maupun luar negeri melaui trading house dengan nama SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)
- Menyediakan layanan ruang pamer
- Menyediakan layanan pendidikan dan latihan serta konsultasi manajemen bagi KUKM
- Menyediakan layanan permanent display/showroom ritel produk unggulan KUKM Indonesia, dalam
- Menyediakan layanan penyewaan ruang kantor dan sarana pendukung lainnya seperti: Bank, ATM, Money Changer, Travel Agent, Mini Market, Restaurant dan cafe. Hal ini juga dimaksudkan agar SMESCO INDONESIA menjadi destination dan meeting point bagi masyarakat Jakarta, sehingga pada gilirannya dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi dan memasuki serta berbelanja di UKM Gallery

Alamat:
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94
Jakarta – Indonesia

Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/smesco-indonesia-company-sic/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan

Read More

Dinas Koperasi dan UKM Sumut Buka Posko Konsultasi di PRSU

Dinas Koperasi dan UKM Sumut Buka Posko Konsultasi di PRSU

Medan (SIB)

Dinas Koperasi dan Usaha Menengah (UKM) Sumatera Utara menggelar kegiatan konsultan tentang tata cara pendirian koperasi, permodalan/pembiayaan, pemasaran dan pengembangan disain produk di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Selain kegiatan itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga memfasilitasi sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya. Sedikitnya 39 UMKM yang turut mengisi stan di Hall C pada ajang pameran tahunan tersebut termasuk di dalamnya UMKM binaan BUMN, perbankan dan lain sebagainya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs Ridwan Siregar MM kepada wartawan, baru-baru ini menerangkan, kegiatan konsultasi itu dilakukan dalam upaya membantu UMKM mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerjanya. Konsultasi itu meliputi tentang pembiayaan, pemasaran, disain produk, pemasaran, ekspor-impor dan konsultasi tatacara pendirian koperasi, ucap Ridwan.
Kegiatan tersebut selain melibatkan sejumlah pejabat dinas teknis tentang perkoperasian dan UKM di Sumut, juga menghadirkan sejumlah praktisi perbankan dan lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional, BUMN, sejumlah lembaga yang konsern terhadap UMKM serta konsultasi bisnis.
Ada dari BRI, Bank Sumut Konvensional dan Syariah, Sumut Ventura, BMT Washil, Jamsostek, Pelindo, surveyor Indonesia, Jasa Marga, PNM, Pertamina, PTPN III dan IV, Unimed, Microfine dan Cikal USU. Mereka memberikan konsultasi sesuai bidangnya masing-masing, kata Ridwan didampingi Kepala Seksi Promosi Rumerahwaty Berutu SE.
Konsultasi itu lanjut Ridwan, antara lain tentang pembiayaan UMKM melalui perbankan, pembiayaan pola syariah, pembiayaan melalui BUMN, pembiayaan modal ventura dan PNM, pengembangan disain produk, pemasaran, hingga tentang tatacara pendirian koperasi, bantuan sertifikat tanah bersubsidi bagi UKM, serta tentang kegiatan ekspor-impor.
Saya berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan moment tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sering mereka hadapi selama ini, imbaunya.
Di posko konsultasi itu kata Ridwan, telah dipersiapkan tenaga-tenaga ahli yang benar-benar menguasai persoalan tersebut. Tentang jadwal pelaksanaan konsultasi, Ridwan, mempersilahkan para pelaku UMKM mengunjungi gedung Hall C yang ada di arena PRSU. Di sana bisa diperoleh informasi, kapan-kapan saja jadwal konsultasi itu diadakan, ucapnya.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan, dalam rangka mendukung upaya pemasaran produk-produk UMKM, pemerintah akan terus memfasilitasi dengan cara mengikut sertakan dalam berbagai ajang pameran, baik lokal, nasional maupun regional. Salah satu solusi persoalan pemasaran produk UMKM di Sumut, dengan pameran seperti PRSU ini. Itu makanya, Diskop secara rutin mengikutkan produk-produk itu di pameran, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Promosi, Dinas Koperasi dan UKM Sumut Rumerahwaty Berutu SE, menambahkan, pihaknya sengaja membuat kegiatan konsultasi tersebut dalam rangka meningkatkan sinergisitas pembinaan. (A12/e)

Sumber: http://hariansib.com/?p=1127
Posted in Ekonomi & Keuangan by Redaksi on April 17th, 2007

Read More

Kemkop UKM Minta Tambahan Anggaran Rp 508 M Pada APBNP 2010

Kemkop UKM Minta Tambahan Anggaran Rp 508 M Pada APBNP 2010

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop-UKM) meminta tambahan anggaran belanja. Dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2010, lembaga yang dikomandani Syarief Hasan tersebut mengajukan bujet belanja ekstra sebanyak Rp 508,5 miliar.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengungkapkan, kementeriannya berencana menggunakan anggaran tambahan ini untuk membiayai beberapa program, yakni pengembangan pasar tradisional dan UKM. Untuk revitalisasi pasar tradisional, Syarief bilang, butuh tambahan dana sebesar Rp 256 miliar. “Ini untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemberdayaan 225 pasar dan 1.050 pedagang kakilima,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Koperasi dan UKM (VI) DPR, Selasa (13/4).

Sedang buat pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 247,5 miliar. Sebagian duit itu akan dipakai Kemkop-UKM untuk membangun tempat pelatihan keterampilan usaha sebanyak 550 unit di 33 provinsi.
Adapun sisanya, akan digunakan untuk mengembangkan Program One Village One Product (OVOP) yang sudah berjalan sejak 2008 lalu. “Akan kami kembangkan di Kabupaten Bangli, Garut, dan Cianjur,” ujar Syarif.

Lalu, Syarif menambahkan, Rp 5 miliar anggaran tambahan lainnya akan dimanfaatkan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan, sebenarnya anggaran tambahan itu masih kurang, kalau melihat tantangan UKM dalam menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (AC-FTA).

Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/komisi-vi-dpr-dukung-empat-program-prioritas-apbn-p-kementerian-perdagangan/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan

Read More

15 Bank Salurkan KUR Tahun 2010

15 Bank Salurkan KUR Tahun 2010

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) memastikan sembilan bank lagi akan berpartisipasi menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2010.Bank tersebut antara lain BCA, BH, Bank Mega, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Jabar, dan Bank Nagari (bank pembangunan daerah Sumatra Barat).

Dengan demikian, lembaga penyalur KUR pada 2010 akan berjumlah 15 bank. Sebelumnya bank penyalur KUR ini berjumlah enam bank yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Tabungan Negara.

Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan mengatakan selama ini jumlah bank penyalur KUR ini masih sedikit sehingga penyerapan kreditnya tidak maksimal.”Semakin banyak lembaga penyalur maka kredit yang tersalurkan akan semakin banyak,” katanya seusai menghadiri silaturahmi dengan Gerakan koperasi, kalangan usaha kecil menengah di Gedung Senbik Jabar, Rabu (9/12).

Kementerian Koperasi juga akan mengajak bank daerah agar mereka menyalurkan KUR, serta menghapus sejumlah aturan dan syarat yang menyulitkan akses kredit, seperti ketentuan debitur yang sebelumnya belum pernah memperoleh kredit.”Kami pastikan persyaratan akan lebih mudah, bank penyalur lebih banyak, dan bunga lebih rendah,” tegasnya. Pada tahun ini KUR, tersalur Rp 18 triliun.Dalam kesempatan berbeda, Menegkop menyatakan optimistis target penyaluran KUR Rp20 triliun pada tahun depan tercapai setelah 15 bank dan sejumlan lembaga keuangan mikro menyatakan siap menjadi peserta program itu. “Sebab, beberapa bank ada yang mampu menyalurkan hingga Rp3 triliun.”

“Ada 15 bank yang akan menjadi peserta, termasuk bank swasta besar. Ini yang membuat kami optimistis,” ungkap Sjarifuddin. Bank-bank ini setuju tidak mengenakan tambahan agunan untuk pinjaman kurang dari Rp5 juta.

Menteri juga mengungkapkan, Pemerintah akan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang memang diperuntukan bagi pelaku Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) mulai tahun awal 2010 nanti.

Pihaknya akan segera memutuskan penurunan tingkat suku bunga KUR sekitar 2% dalam waktu dekat sehingga diharapkan bisa mulai diberlakukan pada tahun 2010. “Kita akan bertemu bersama pihak perbankan untuk bahas lebih lanjut masalah penurunan bunga KUR. kemungkinan penurunannya berkisar 2 % dari 16 % ke level 14 %,” katanya.

Menurutnya bunga KUR saat ini yang mencapai 16 % dinilai banyak kalangan terutama pelaku KUMKM terlalu tinggi dan memberatkan. Untuk itu pihaknya akan memastikan penurunan suku bunga itu bisa berlangsung lebih cepat lagi.

“Akses KUR harus dipermudah karena memang pelaku KUMKM butuh keberpihakan. makanya hal-hal yang menghambat akan terus kita eliminir sehingga akses pelaku KUMKM terhadap perbankan juga bisa lebih mudah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan mengharapkan, pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan keberadaan KUMKM di Jawa Barat karena jumlahnya yang besar dan memiliki potensi yang bagus.

Menurut dia, sekitar 64% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jabar disumbang sektor KUMKM dan 80% usaha yang ada di Jabar adalah pelaku KUMKM.
”Bila pemerintah pusat memfokuskan 20 persen perhatian terhadap KUMKM di Jabar, baik itu di sisi anggaran maupun bantuan lainnya, itu bisa menyelesaikan sekitar 20% juga masalah KUMKM di Indonesia,”katanya.
Wawan Hernawan, Kepala Dinas KUMKM Jawa Barat pada kesempatan itu mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan dana pada APBD untuk pengembangan KUMKM di Jabar pada 2010 sebesar Rp 23 miliar. 50% dari dana tersebut akan digunakan untuk bantuan langsung kepada KUMKM, tetapi Rp 2 miliar diantaranya akan digunakan untuk bantuan bunga bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian kepada pelaku UKM, mengingat sektor ini paling besar kontribusinya terhadap pemasukan provinsi. Sektor ini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor usaha riil. Sektor UKM juga mendominasi usaha di Jawa Barat dengan jumlah mencapai 8,3 juta unit usaha dan mampu menyerap 88,54% total pekerja di Jawa Barat.
Pada acara tersebut juga diserahkan sertifikat halal kepada 416 pelaku KUMKM, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) kepada 300 pelaku, sertifikat merek untuk 50 pelaku KUMKM, serta diserahkan juga 3.350 unit kotak asongan, 200 unit becak toko (beto) dan 100 rombong (gerobak) sebagai bentuk bantuan untuk pemberdayaan pelaku KUMKM dan PKL di Jabar.

Sumber: http://diskumkm.jabarprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:15-bank-salurkan-kur-tahun-2010&catid=42:aktualita&Itemid=112

Read More

Pemerintah Siapkan Rp130 M untuk Koperasi

Pemerintah Siapkan Rp130 M untuk Koperasi

Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenneg KUKM) menyiapkan anggaran Rp130 miliar untuk 2.600 koperasi di seluruh provinsi di Tanah Air.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjamin Kredit Kemenneg KUKM Edi Setiawan, di Mamuju, Jumat (26/3), mengatakan, melalui program bantuan pengembangan koperasi di bidang pembiayaan, pihaknya menyiapkan dana bagi kelompok perempuan pelaku usaha mikro/koperasi untuk 1.500 kelompok usaha atau koperasi.

Selain itu, bantuan dana bagi pelaku usaha mikro/koperasi dengan jumlah kuota 1.100 kelompok usaha.

“Total pembiayaan yang akan kami kucurkan pada 2010 mencapai Rp130 miliar untuk 2.600 kelompok usaha atau masing-masing kelompok usaha mendapatkan bantuan Rp50 juta,” kata dia.

Edi menuturkan, pemberian bantuan ini sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha koperasi dan UMKM pada 33 provinsi di Indonesia termasuk Sulbar.

“Dana yang kami siapkan terbatas walaupun sesungguhnya sudah ada pemetaan bagi setiap provinsi, namun kami akan melayani lebih awal kelompok usaha yang mengajukan proposal lebih awal,” kata dia.

Mekanisme untuk mendapatkan bantuan tersebut, kata dia, kelompok usaha mengajukan kepada instansi koperasi di kabupaten/kota, kemudian diajukan ke pusat melalui Kemeneg KUKM.

“Dana yang dikucurkan akan dikirim langsung via rekening kelompok usaha yang mengajukan proposal,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat Darwin Yusuf berharap, kucuran dana yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kemeneg KUKM itu dapat dimaksimalkan oleh kelompok
usaha di daerah sehingga iklim usaha koperasi makin kondusif.

“Kami berharap, kelompok usaha/koperasi dapat memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya,” tuturnya.

**Sumber: http://www.majalah-koperasi.com --> Wednesday, April 7th, 2010 | Posted by Dinul Husnan

Read More