Harga Cabai Perlahan Turun

Harga Cabai Perlahan Turun

VIVAnews - Harga cabai yang dikeluhkan masyarakat perlahan mulai turun. Harga cabe menurun ditengah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.

Menurut Kasubdit Hasil Pertanian dan Kehutanan Pariaman Sitorus, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga cabai mulai turun dari Rp33.367 per kg pada Juli menjadi Rp31.896 per kg pada Agustus. Sedangkan bawang merah turun dari Rp20.611 per kg menjadi Rp19.172 per kg.

Berdasarkan catatan BPS, cabai rawit turun dari Rp29.640 per kg di Juli menjadi Rp28.285 per kg pada Agustus. Sedangkan untuk cabai merah turun dari Rp36.504 per kg bulan lalu menjadi Rp28.848 bulan ini.

"Penurunan harga paling besar di cabe merah," ujarnya di Kementerian Kominfo di Jakarta, Kamis 26 Agustus 2010.

Meski harga cabai merah harganya sudah turun, namun fokus utama adalah penurunan harga beras. Harga beras mengalami kenaikan rata-rata 2,5 persen. Pasalnya, beras menjadi kontributor inflasi yang cukup besar. Parimana mencontohkan, untuk inflasi Juli 1,57 persen, beras menyumbang inflasi sebesar 0.26 persen.

Untuk beras medium harga rata-rata di seluruh Indonesia bulan Agustus Rp6.662 atau naik dibanding Juli Rp6.500. Gula pasir Rp10.714 naik dibanding Juli Rp10.390. Untuk minyak goreng kemasan harganya turun dari Rp8.634 pada Juli menjadi Rp8.543 pada Agustus. Minyak goreng curah naik dari Rp9.341 pada Juli naik menjadi Rp9.747 pada Agustus.

Sementara itu, harga daging sapi naik dari Rp65.689 per kilo gram pada Juli naik Rp67.840 per kg. Daging ayam juga mengalami kenaikan dari harga rata-rata Rp25.595 per kg pada Juli menjadi Rp26.325 di Agustus. Sedangkan telur ayam ikut naik Rp15.963 per kg pada Juli naik menjadi Rp16.671 pada Agustus.

Kendati demikian, kenaikan tepung terigu sangat tipis, yaitu Rp7.505 per kg pada Juli menjadi Rp7.510 per kg pada Agustus.

Sumber: Yahoo News, By Antique, Nur Farida Ahniar - Kamis, 26 Agustus 2010

Read More

Malaysia Raup Dana Besar dari Bisnis Bank RI

Malaysia Raup Dana Besar dari Bisnis Bank RI

VIVAnews - Buntut penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia oleh Polisi Laut Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010 memicu memanasnya kembali hubungan Indonesia dan Malaysia. Aksi demonstrasi pun marak sejak awal pekan ini di Jakarta.
Namun, merebaknya aksi unjuk rasa itu direspons oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, dengan melontarkan pernyataan paling keras sejak aksi demonstrasi itu kian marak. Bahkan, Malaysia siap mengeluarkan saran-saran perjalanan (travel advisory) kepada warganya berhati-hati ke Indonesia.
Meski demikian, di sektor bisnis, Malaysia sudah cukup jauh melangkah ke Indonesia. Malaysia telah merambah ke berbagai sektor bisnis strategis di Indonesia, mulai sektor telekomunikasi, perminyakan, perkebunan, perbankan, penerbangan, dan berbagai sektor bisnis lainnya.
Mereka memanfaatkan pasar Indonesia yang cukup besar. Jumlah penduduk 237 juta jiwa merupakan target besar untuk menjaring keuntungan dari negeri ini, ketimbang jumlah penduduk Malaysia yang hanya 27 juta jiwa.
Tengok saja di bisnis perbankan. Di Indonesia, dua bank papan atas dikuasai oleh Malaysia, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank International Indonesia Tbk (BII). Dua bank ini masuk 10 besar bank di Indonesia, bahkan CIMB berada di peringkat lima dari sisi aset.
CIMB Niaga misalnya. Berdasarkan data laporan keuangan per 30 Juni 2010, aset bank milik perusahaan Malaysia melejit menjadi Rp126,33 triliun. Padahal, pada akhir 2007, aset Bank CIMB Niaga baru mencapai Rp93,79 triliun.
Selama periode itu, Bank CIMB Niaga mampu menghimpun simpanan dari nasabah senilai Rp106,17 triliun hingga akhir Juni 2010. Sedangkan, CIMB Niaga meraup laba Rp1,1 triliun hanya dalam semester I 2010.
Selain CIMB Niaga, perusahaan jasa keuangan Malaysia juga memiliki BII. Bank bekas milik Grup Sinar Mas ini memiliki dana pihak ketiga Rp48 triliun dan aset Rp61 triliun pada akhir 2009. BII memiliki 261 kantor di Indonesia.
Jika ditotal, aset CIMB Niaga dan BII mencapai Rp187 triliun. Jumlah ini memang masih kalah dibandingkan dengan aset bank yang dikendalikan pemerintah atau pengusaha nasional, seperti Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI.
***
Masuknya Malaysia ke bisnis perbankan Indonesia itu bermula dari kebijakan pemerintah membuka keran bagi investor asing untuk membeli bank-bank yang dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Itu berawal pada November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), atau dikenal sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), Malaysia, mengakuisisi mayoritas saham PT Bank Niaga Tbk (BNGA) dari BPPN.
Sebelumnya, selama beberapa waktu, pemerintah Republik Indonesia pernah menjadi pemegang saham mayoritas Bank Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir 1990-an.
Selanjutnya, pada Agustus 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group. Langkah itu merupakan bagian dari reorganisasi
internal untuk mengonsolidasi kegiatan anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking.
Pada transaksi terpisah, Khazanah, pemilik saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada 30 September 2005. Tiga tahun kemudian, seluruh kepemilikan saham Lippo Bank berpindah tangan ke CIMB Group pada 28 Oktober 2008.
Guna mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), sebagai pengendali Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan Lippo Bank sejak 2007, Khazanah pun memandang penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh.
Penggabungan dua bank pun terealisasi dan merupakan merger pertama di Indonesia terkait kebijakan SPP. Pada Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi Bank CIMB Niaga. Bergabungnya Lippo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga itu diklaim sebagai lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara.
Akan halnya BII, juga dilepas oleh BPPN kepada konsorsium Sorak pada Desember 2003. Konsorsium Sorak terdiri dari Asia Financial Holdings Pte. Ltd, Kookmin Bank, ICB Financial Group Holdings Ltd dan Barclays Bank PLC.
Namun, pada 30 September 2008, 55,51 persen saham Sorak diambilalih oleh Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank adalah salah satu grup bisnis perbankan besar di Malaysia. (hs)

Sumber: Yahoo News,  By Arinto Tri Wibowo - Kamis, 26 Agustus 2010

Read More

Harga Gula dan Beras di Medan Tinggi

Harga Gula dan Beras di Medan Tinggi

Liputan6.com, Medan: Sebanyak tujuh menteri bidang ekonomi dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengunjungi Pasar Petisah di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/8). Para menteri mendapati harga sejumlah komoditi seperti gula, beras, dan minyak goreng masih tinggi. Menyikapi kenaikan itu, Hatta Radjasa menyatakan pemerintah berupaya untuk melakukan operasi pasar. Sedangkan harga cabai, daging sapi, dan sayur stabil.

Kedatangan Hatta Radjasa juga didampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar. Kunjungan berlangsung 30 menit.

Setelah operasi pasar, rombongan melanjutkan perjalanan meninjau ke pasar murah di Gelanggang Olahraga Medan. Berikutnya mereka bertolak ke PT Pelindo I Belawan.(AIS)

Sumber: Sumatera Yahoo News,  Liputan 6 - Sabtu, 21 Agustus 2010

Read More

58 PERSEN PENDUDUK INDONESIA BELUM MENABUNG DI BANK

58 PERSEN PENDUDUK INDONESIA BELUM MENABUNG DI BANK

Sekira 58 persen penduduk Indonesia belum memiliki tabungan di bank. Jumlah tersebut, menurut data Bank Indonesia sebanyak 40 juta orang tergolong masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki akses ke bank.

"Golongan itu seperti nelayan, petani, buruh, tukang parkir dan pedagang asongan. Kelompok masyarakat ini enggan menabung di bank karena setoran awal dianggap cukup besar yakni rata-rata Rp 100.000 dan kena biaya administrasi bulanan," kata Deputi Regional Bank Indonesia Sumut-NAD, Achmad Fauzie pada Dialog Publik dan Interaktif Gerakan Indonesia Menabung yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Pemprovsu, Selasa (4/5) di Hotel Tiara Medan.

Menurutnya, Bank Indonesia dengan industri perbankan sebelumnya telah melaksanakan program edukasi perbankan (ayo ke bank) yang dicanangkan 27 Januari 2008 lalu oleh ibu negara di Monas. Sebagai kelanjutan program tersebut, BI dan industri perbankan ingin menciptakan budaya menabung masyarakat melalui program Gerakan Indonesia Menabung.

Sementara pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani, mengatakan terdapat dua sumber pembentukan modal pembangunan yaitu dari dalam dan luar negeri (Sadono, 1985 dalam Aprilia, 2003).

Modal dari dalam luar negeri bersumber dari bantuan luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA). Bantuan luarnegeri dapat bersumber dari pemerintah, badan-badan internasional atau pihak swasta. Sedangkan modal dalam negeri bersumber dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa.

Modal Produktif

Dikatakan, beberapa kondisi yang menyatakan tabungan mendukung pembangunan yaitu pertama, para penabung menggunakan tabungan tersebut untuk penanaman modal yang produktif dalam arti penanaman modal yang akan menaikkan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kedua, tabungan dialirkan ke badan-badan keuangan kemudian dipinjamkan pada para pengusaha yang ingin melakukan penanaman modal produktif.

"Berdasarkan data dari BI 2004 hingga 2009, jumlah tabungan nasional mencapai Rp732.056 Triliun, naik dari Rp721.828. Ini membuktikan budaya menabung masyarakat kian tumbuh,"ujarnya.

Sementara, Kadis Kominfo Pemprovsu Eddy Sofyan mengatakan budaya menabung bagi sebahagian besar warga Sumut telah dimiliki. Namun belakangan budaya tersebut semakin memudar seiring peningkatan sifat konsumtif di masyarakat.

"Dulu, budaya menabung digambarkan orangtua yang tampil sederhana demi menabung agar anaknya bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi," katanya.

Rabu, 2010-05-05 07:53:20Wib Sumber: http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=9102

Read More

KOTA MEDAN KE DEPAN JADI MOTOR PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA

KOTA MEDAN KE DEPAN JADI MOTOR PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ir Syaiful Bahri Lubis mengatakan Kota Medan 10-20 tahun ke depan akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera Bagian Utara.

"Kota Medan menjadi loko daripada kota lain yang ada di Sumatera Utara dan mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah lain," kata Syaiful Bahri kepada wartawan di Balaikota Medan, Selasa (4/5).

Syaiful menjelaskan, Kota Medan ke depan akan menjadi salah satu contoh kota metropolitan. Kini, rencana umum tata ruang sudah disiap Bappeda, dan disahkan gubernur dan kini tinggal menunggu pengesahan pusat yang dikelola Departemen PU Dirjen Penataan Ruang.

Dia menjelaskan, rencana umum tata ruang mengalami perubahan dari UU No 24 tahun 1992 ke UU No 26 tahun 2007 selang waktu RTRW dari 10 tahun menjadi 20 tahun.

Untuk itu, Kota Medan yang kini berpenduduk 2,5 juta ke depan bisa mencapai 5 juta jiwa. Makanya, sebagai kota yang tidak memiliki memiliki sumber daya alam (SDA) tapi Kota Medan memiliki kemampuan sumber daya buatan, industri, pengolahan barnag dan lapangan kerja. Akhirnya terjadi putaran ekonomi dan akhirnya peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Masalah perkotaan, lanjut lulusan Institut Teknologi Bandung ini, ada konsep, gambaran yang bisa menjadi contoh dan pemikiran yakni strategi penyusunan kebijakan dan strategi secara nasional masalah perkotaan yakni meningkatan peran kota sbagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menyebarkan konsentrasi permbuhan perkotaan untuk mengetasi kemelut antarwilayah.

Pinggiran

Dia menjelaskan, harus ada pembangunan di semua lini di pinggiran dibangun, kawasan wisata dibangun dan kawasan bersejarah juga mendapat prioritas pembangunan.

"Pemko Medan saat ini sedang memperhatikan pembangunan kawasan wisata seperti Danau Siombak, dan kawasan sejarah seperti Situs China di Kota Bangun. Kini tanahnya sudah dibebaskan dengan APBD Kota Medan dengan bekerjasama sejarawan Unimed Ichwan Azhari," ungkapnya.

Strategi lain, menge depankan pem bangunan sosial budaya dan pem bangunan kemanusiaan di perkotaan. Menurutnya, SDM perkotaan harus diunggulkan makanya pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas kerja.

Selain itu, harus bisa memastikan kota mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan kapasitas fiskal lokal.

Memacu pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan bagi masyarakat sesuai dengan ditetapkan fungsi yang ditetapkan karakteristik setempat serta berorientasi pada pola pembangunan kota yang berbasis angkutan umum massal. Artinya, untuk menghindari kemacetan angkutan massal harus disegerakan dan direncanakan.

"Kalau memang perlu diaktifkan kembali jalur kereta api dari Binjai ke Medan, jalur Medan ke Belawan, Medan ke Deli Tua atau Medan ke Tembung. Jika memang pemerintah tidak sanggup diswastakan," katanya.

Syaiful Bahri kalau dibuat jalan tol tidak akan mengurangi macet bahkan lebih mensengsarakan rakyat. Kalau bisa monorel seperti di Bangkok.

Dia juga menegaskan ke depan agar Kota Medan lebih baik Kota harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan serta memfasilitasi munculnya kepemimpinna yang visioner dan meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan kota serta mendorong diterapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dia menambahkan eks kawasan Bandara Polonia akan tetap menjadi Central Business Distrik (CBD) dimana sarana perkantoran dan perbelanjaan akan dikembangkan.

Rabu, 2010-05-05 08:29:32Wib
Sumber: http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=9106

Read More

Terjepit Di Bawah Penjajahan Gaya Baru

Terjepit Di Bawah Penjajahan Gaya Baru

UTANG luar negeri Indonesia makin membengkak. Pembengkakan utang itu tidak saja dilihat sebagai peng-hambat proses kemandirian eko-nomi nasional, tapi sudah menjelma sebagai monster pemicu ambruk-nya kesejahteraan rakyat dan kian parahnya kesenjangan sosial. Kenyataan ini, oleh M. Danial Nafis, direktur INSIDe (Institut for National Strategic Interest and Development) dilihat sebagai bentuk penjajahan gaya baru atas Indonesia. Berikut petikan wawan-caranya.

Bagaimana Anda melihat fakta utang luar negeri Indonesia yang kian membengkak?
Itu bagian dari bentuk proses penjajahan gaya baru. Sebab lem-baga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dll, juga lembaga pada ting-katan regional, mendorong negara-negara berkembang agar memiliki ketergantungan pada negara-ne-gara maju. Instrumennya, negara-negara maju menggunakan utang luar negeri. Itu bagian dari upaya penguasaan sumber daya pada negara-negara yang berpotensi memiliki sumber daya alam yang besar, seperti Indonesia.
Katakanlah untuk mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia, maka ber-utanglah ke luar negeri. Ketika berutang, yang di satu sisi untuk pembangunan tadi, tapi justru saat yang sama terjebak. Indonesia jadinya terjebak ke dalam lilitan utang luar negeri dan pembangu-nan semu. Dengan diberi utang, ada kompensasi yang didapatkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional atau negara-negara rentenir berupa konsensus-kon-sensus pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kita lihat Konoko Philips, Freeport, dll merupakan bagian skenario besar dari rentetan indikasi-indikasi utang luar negeri tadi.
Kita lihat, negara-negara seperti China, Uni Eropa, Jepang tidak pu-nya resources. Mereka menawar-kan utang ke Indonesia, tapi konsensusnya kan, seperti minyak, batu bara, dan jenis tambang lain-nya kita berikan ke mereka. Itu ter-jadi sudah sejak tahun 1967 atau pascakejatuhan Soekarno. Penje-bakan-penjebakan terus yang terjadi.

Anda sering menamakan itu “utang najis”, artinya apa?
Karena pemberian utang luar ne-geri yang seharusnya untuk infra-struktur pembangunan, yang dalam prosesnya sendiri sudah sarat dengan kondisionalitas dari pihak-pihak peminjaman uang, seperti kreditor atau negara-negara ren-tenir tadi, malah dikorupsi oleh rezim yang berkuasa. Penguasa yang mengorupsi uangnya, rakyat disuruh bayar. Bagaimana itu bisa terjadi. Jadi utang najis itu adalah utang luar negeri yang tidak dirasa-kan oleh rakyat tapi disuruh bayar oleh rakyat. Utang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan bagi masyarakat umum tapi dikorupsi penguasa.

Rezim penguasa yang mana itu?
Setiap rezim penguasa di negeri ini pasca-Soekarno berpotensi me-mainkan utang-utang luar negeri. Uang itu mereka gunakan sebagai alat penjaga kekeuasaan mereka. Contohnya, tahun 2010 ini utang Indonesia sudah Rp 1.600 triliun. Dan hampir tiap tahun minimal 20% APBN kita disedot untuk membayar utang itu. Belum lagi terbebani oleh misalnya rekapitulasi perbankan seperti BLBI yang ditanggung oleh rakyat. Awal tahun ini saja (masih Januari) kita sudah memiliki utang hampir Rp 100 triliun lebih.

Mengapa Indonesia sulit keluar dari utang itu?
Itu kan alat jebakan atau jeratan neokolonialisme imperialisme penja-jahan gaya baru. Penjajahan gaya lama kan menduduki sebuah ne-gara. Kini penjajahan gaya baru neokolonialisme imperialisme—yang bahasa daulat pasarnya dikenal istilah neoliberalisme (mengguna-kan sistematika pasar, alasan pasar, alasan liberalisasi segala sektor untuk penguasaan sebuah negara tanpa dilakukan secara fisik).

Pemerintah sadar atau tidak jebakan itu serta ketidak-jelasan alokasi uang itu?
Mereka sadar tapi melanjut-kan berutang. Utang dari luar ne-geri itu kan tidak hanya diso-dorkan dari lembaga-lembaga internasional, tapi juga butuh se-buah jaringan epistemis neoli-beral. Kalau orang bilang itu Mafia Barkley. Jadi, di satu sisi, dari luar negeri itu akan ada pasokan-pasokan utang, tapi di sisi lain, di dalam negeri ada kompa-ratur orang-orang yang merela-kan kepalanya menjadi budak-budak dari kekuatan asing untuk terus memuluskan paket-paket kebijakan utang dan paket-paket kebijakan liberalisasi segala sektor di Indonesia ini.

Sebegitu rumitkah mem-bebaskan diri dari utang luar negeri itu?
Bukan sulit. Yang penting ada kemauan menjadi negara yang merdeka 100%. Ukuran kemer-dekaan itu kan terletak pada tiga hal: berdaulat di dalam politik, mandiri di dalam ekonomi, dan berkepribadian di dalam budaya. Bila itu terjadi, suatu saat kita bukan hanya bebas dari utang tapi justru menjadi negara pem-beri utang. Sumber alam negeri kita kan luar biasa. Hanya saja, sejauh ini, pemerintah tidak me-nunjukan tata kelola yang benar.

Ada tawaran solusi yang tepat?
Pertama, mindset pemegang kebijakan harus kembali kepada ekonomi Pancasila sesuai pasal 33 UUD 45. Hingga hari ini, pasal 33 itu hanya stempel belaka, tidak dilaksanakan. Jika merunut pada ideologi demokrasi ekonomi kita kan berwatak kerakyatan. Itu artinya demokrasi kekeluargaan. Tidak merampok satu sama lainnya. Tidak semata optimalisasi profit, tapi ada sebuah proses bagaimana kemudian masyarakat (rakyat), diakomodir. Hari ini, yang berkembang dalam sistem ekonomi kita itu adalah yang kuat makan yang lemah.
Kedua, keberanian dalam me-ngambil kebijkan yang pro rakyat banyak. Bukan rakyat kelas elit yang hanya menguasai kekayaan dalam negeri tetapi rakyat ba-nyak. Artinya, kita bisa bebas dari utang luar negeri kalau saja terjadi keberpihakan pada rakyat ba-nyak. Karena selama utang luar negeri itu dijadikan salah satu pe-nopang pembangunan, maka selamanya Indonesia akan terjebak.

Thursday, April 15th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/m-danial-nafis-terjepit-di-bawah-penjajahan-gaya-baru/

Read More