Tampilkan postingan dengan label Kebijakan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kebijakan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 26 Agustus 2010

Megawati Institute: Target RAPBN 2011 Pesimistis

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Megawati Institute Arief Budimanta mengatakan, target Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 yang diajukan pemerintah pesimistis.

"Ini seperti trik pemerintah dengan membuat target RAPBN selalu pesimistis, jadi seolah-olah hasilnya pemerintah selalu melebih target, padahal tanpa perlu bekerja, target pemerintah itu bakal tercapai," katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, dalam RAPBN 2011, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, dengan inflasi 5,3 persen. Sedangkan nilai tukar diperkirakan Rp9.300 per dolar AS dengan suku bunga SBI tiga bulan 6,5 persen.

Lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari, rasio pajak terhadap PDB mencapai 12 persen dan rasio pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 3,5 persen.

Angka-angka itu, menurut dia sangat konservatif. "Pemerintah tidak usaha bekerja juga target itu terlampaui," katanya.

Ia mengatakan, Megawati Institute pada 2011 memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5-7 persen lebih tinggi dari pemerintah dan dengan inflasi yang lebih rendah yaitu 4,5-5,0 persen.

"Kita memahami saat ini pertumbuhan ekonomi dunia terus bergerak, berbagai negara yang sebelumnya melambat ekonominya Eropa, Jepang, Amerika kini terus membaik dan kondisi perekonomian dunia juga membaik," katanya.

Sementara itu, untuk nilai tukar ia mengatakan berada pada level Rp8.500-Rp9.000 per dolar AS, seiring dengan aliran dana yang terus masuk.Sedangkan suku bunga SBI tiga bulan diperkirakan bisa mencapai 5-5,5 persen .

Lifting minyak, menurut dia tak banyak berbeda dengan pemerintah di sekitar 960-975 ribu barel per hari. Selain itu, ia meyakini pemerintah harusnya mampu untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB di atas dari 13,5 persen dan rasio PNBP terhadap PDB lebih besar daripada 3,9 persen.

"Namun kenapa pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak 12 persen dan rasio PNBP 3,5 persen," katanya.

Ia mengatakan, target-target pemerintah tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin bekerja keras. "Pemerintah ini kan hanya citra saja, seolah-olah target bisa terlampaui, tapi sebenarnya tanpa pemerintah pun, target-target itu pasti terlampaui, ini trik pemerintah agar dikatakan berhasil," katanya.

Sumber; yahoo News, Antara - Jumat, 27 Agustus
Read More

Penyaluran Kredit Meningkat Rp 7,3 Triliun Dalam Sepekan


TEMPO Interaktif, Jakarta --Penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan Rp 7,34 trilun dalam sepekan terakhir. "Rentang suku bunga dasar kredit industri perbankan turun 5 basis poin," Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah melalui surat elektronik, 26 Agustus 2010.

Sejak awal tahun hingga pekan ketiga Agustus ini , kredit tumbuh 11,85 persen dibanding periode yang sama tahu lalu, pertumbuhan sudah mencapai 19,5 persen.

Suku bunga dasar kredit rupiah turun dari 5,91 persen menjadi 5,85 persen. Turunnya suku bunga dasar kredit rupiah disebabkan turunnya bunga bank swasta sebesar 9 basis poin.

Penurunan terbesar terjadi pada kelompok bank kecil yang turun 12 basis poin. Bank besar mengalami penurunan 7 basis poin dan bank menengah tidak mengalami perubahan.

Peningkatan kredit juga diiringi naiknya dana pihak ketiga. "Setelah turun selama dua minggu terakhir, DPK naik cukup besar," kata Difi. Dana pihak ketiga tumbuh sebesar Rp 11,03 triliun atau tumbuh 5,04 persen sejak awal tahun. Pertumbuhan tahunan dana pihak ketiga  mencapai 14,52 persen.

Kenaikan dana pihak ketiga berasal dari rupiah sebesar Rp 7,76 triliun dan valas Rp 3,27 triliun. Kenaikan terbanyak berasal dari giro sebesar Rp 10,38 triliun dan deposito Rp 2,05 triliun. Tabungan justru mengalami penurunan sampai Rp 1,4 triliun. "Kenaikan giro terkait meningkatnya penyaluran kredit dan transaksi nasabah besar," kata dia.

FAMEGA SYAVIRA

Sumber: Yahoo News, Tempo - Kamis, 26 Agustus 2010
Read More

Redemoninasi Ditolak Masuk RUU Mata Uang


VIVAnews - Usul Bank Indonesia memasukkan rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang uang rupiah pada RUU Mata Uang ditolak mentah-mentah oleh pemerintah dan DPR.

Penolakan tersebut merupakan kesimpulan rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Mata Uang.  Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis usai rapat menuturkan, redenominasi tidak perlu dimasukkan karena dianggap belum perlu. "Nanti justru akan membuat kekhawatiran bagi masyarakat karena pengalaman terdahulu," kata dia di Komisi XI, Kamis 26 Agustus 2010.

Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah menganggap juga tidak perlu mengusulkan redenominasi, karena kajian soal redenominasi masih ada di Bank Indonesia. "Kami belum menerima (hasil kajian redemoniasi), posisinya masih di Bank Indonesia," ujar Agus.

Tentunya, bagaimana bentuknya dan akan seperti apa nanti, pemerintah belum bisa berpendapat. "Kalau ditanya sekarang, tidak ada. Dan kalau mau dimasukkan tidak boleh masuk, karena kami belum tahu barangnya akan seperti apa."

Sumber:  Yahoo. News, By Antique, Agus Dwi Darmawan - Kamis, 26 Agustus
Read More

Malaysia Raup Dana Besar dari Bisnis Bank RI

VIVAnews - Buntut penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia oleh Polisi Laut Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010 memicu memanasnya kembali hubungan Indonesia dan Malaysia. Aksi demonstrasi pun marak sejak awal pekan ini di Jakarta.
Namun, merebaknya aksi unjuk rasa itu direspons oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, dengan melontarkan pernyataan paling keras sejak aksi demonstrasi itu kian marak. Bahkan, Malaysia siap mengeluarkan saran-saran perjalanan (travel advisory) kepada warganya berhati-hati ke Indonesia.
Meski demikian, di sektor bisnis, Malaysia sudah cukup jauh melangkah ke Indonesia. Malaysia telah merambah ke berbagai sektor bisnis strategis di Indonesia, mulai sektor telekomunikasi, perminyakan, perkebunan, perbankan, penerbangan, dan berbagai sektor bisnis lainnya.
Mereka memanfaatkan pasar Indonesia yang cukup besar. Jumlah penduduk 237 juta jiwa merupakan target besar untuk menjaring keuntungan dari negeri ini, ketimbang jumlah penduduk Malaysia yang hanya 27 juta jiwa.
Tengok saja di bisnis perbankan. Di Indonesia, dua bank papan atas dikuasai oleh Malaysia, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank International Indonesia Tbk (BII). Dua bank ini masuk 10 besar bank di Indonesia, bahkan CIMB berada di peringkat lima dari sisi aset.
CIMB Niaga misalnya. Berdasarkan data laporan keuangan per 30 Juni 2010, aset bank milik perusahaan Malaysia melejit menjadi Rp126,33 triliun. Padahal, pada akhir 2007, aset Bank CIMB Niaga baru mencapai Rp93,79 triliun.
Selama periode itu, Bank CIMB Niaga mampu menghimpun simpanan dari nasabah senilai Rp106,17 triliun hingga akhir Juni 2010. Sedangkan, CIMB Niaga meraup laba Rp1,1 triliun hanya dalam semester I 2010.
Selain CIMB Niaga, perusahaan jasa keuangan Malaysia juga memiliki BII. Bank bekas milik Grup Sinar Mas ini memiliki dana pihak ketiga Rp48 triliun dan aset Rp61 triliun pada akhir 2009. BII memiliki 261 kantor di Indonesia.
Jika ditotal, aset CIMB Niaga dan BII mencapai Rp187 triliun. Jumlah ini memang masih kalah dibandingkan dengan aset bank yang dikendalikan pemerintah atau pengusaha nasional, seperti Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI.
***
Masuknya Malaysia ke bisnis perbankan Indonesia itu bermula dari kebijakan pemerintah membuka keran bagi investor asing untuk membeli bank-bank yang dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Itu berawal pada November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), atau dikenal sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), Malaysia, mengakuisisi mayoritas saham PT Bank Niaga Tbk (BNGA) dari BPPN.
Sebelumnya, selama beberapa waktu, pemerintah Republik Indonesia pernah menjadi pemegang saham mayoritas Bank Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir 1990-an.
Selanjutnya, pada Agustus 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group. Langkah itu merupakan bagian dari reorganisasi
internal untuk mengonsolidasi kegiatan anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking.
Pada transaksi terpisah, Khazanah, pemilik saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada 30 September 2005. Tiga tahun kemudian, seluruh kepemilikan saham Lippo Bank berpindah tangan ke CIMB Group pada 28 Oktober 2008.
Guna mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), sebagai pengendali Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan Lippo Bank sejak 2007, Khazanah pun memandang penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh.
Penggabungan dua bank pun terealisasi dan merupakan merger pertama di Indonesia terkait kebijakan SPP. Pada Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi Bank CIMB Niaga. Bergabungnya Lippo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga itu diklaim sebagai lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara.
Akan halnya BII, juga dilepas oleh BPPN kepada konsorsium Sorak pada Desember 2003. Konsorsium Sorak terdiri dari Asia Financial Holdings Pte. Ltd, Kookmin Bank, ICB Financial Group Holdings Ltd dan Barclays Bank PLC.
Namun, pada 30 September 2008, 55,51 persen saham Sorak diambilalih oleh Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank adalah salah satu grup bisnis perbankan besar di Malaysia. (hs)

Sumber: Yahoo NewsBy Arinto Tri Wibowo - Kamis, 26 Agustus 2010
Read More

Sabtu, 21 Agustus 2010

Harga Gula dan Beras di Medan Tinggi


Liputan6.com, Medan: Sebanyak tujuh menteri bidang ekonomi dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengunjungi Pasar Petisah di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/8). Para menteri mendapati harga sejumlah komoditi seperti gula, beras, dan minyak goreng masih tinggi. Menyikapi kenaikan itu, Hatta Radjasa menyatakan pemerintah berupaya untuk melakukan operasi pasar. Sedangkan harga cabai, daging sapi, dan sayur stabil.

Kedatangan Hatta Radjasa juga didampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar. Kunjungan berlangsung 30 menit.

Setelah operasi pasar, rombongan melanjutkan perjalanan meninjau ke pasar murah di Gelanggang Olahraga Medan. Berikutnya mereka bertolak ke PT Pelindo I Belawan.(AIS)

Sumber: Sumatera Yahoo News,  Liputan 6 - Sabtu, 21 Agustus 2010
Read More

Selasa, 01 Juni 2010

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi
Selasa, 21 Juli 2009, 19:46 WIB

BANDUNG--Untuk melindungi warga Kota Bandung dari praktik ijon dan riba, Pemkot Bandung mendirikan 40 koperasi syariah di 30 kecamatan yang ada di Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Pemkot Bandung menggarkan dana bantuan di APBD untuk membentuk 40 koperasi syariah itu. Masing-masing koperasi memperoleh bantuan dana Rp 20 juta.

''Kami berharap, masyarakat Bandung tidak ada yang terjerat ijon atau riba jadi koperasi syariah ini dibentuk. Kalau anggarannya ada, di 2009 ini kami ingin menggarkan dana lagi untuk memperbanyak koperasi syariah,'' ujar Dada Rosada kepada wartawan usai Peringatan Hari Koperasi ke 62, Selasa (21/7).

Menurut Dada, di beberapa kecamatan koperasi syariah itu ada yang sudah berkembang. Satu kecamatan, bahkan sudah ada yang memiliki beberapa koperasi syariah. Dana yang diberikan Pemkot Bandung, sifatnya hibah atau pemberian jadi pengurus koperasi tidak perlu mengembalikan kembali dana itu ke Pemkot.

''Mereka tidak perlu mengembalikan dana yang kami berikan. Silahkan saja, kelola sendiri untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' ujar Dada.
Dada mengaku, keberadaan koperasi syariah sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Bandung. Karena, sistem bagi hasil tidak menyebabkan UKM terjerat oleh bunga yang besar. Jumlah koperasi di Kota Bandung termasuk syariah, kata dia, seluruhnya ada 2.376 dengan jumlah anggota 535.550.

Menurut Dada ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di Kota Bandung. Yaitu, citra sebagai golongan ekonomi lemah dan pemburu fasilitas, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding badan usaha lain, serta semakin berkurangnya kesadaran bergotong royong melalui koperasi.

Padahal, kata dia, kalau masalah itu bisa diatasi koperasi cukup efektis berperan sebagai lembaga keuangan non perbankan penyedia kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga, bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi didaerah.
''Saya berharap potensi Koperasi dan UKM lebih dioptimalkan lagi. Namun sebagai badan usaha yang berorientasi laba, koperasi juga harus menunjukan kekokohan institusional, profesional usaha juga kemandirian,'' katanya.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan (Diskop UKM dan Indag) Kota Bandung, Nana Supriatna, dari 2.376 koperasi yang ada di Kota Bandung sekitar 80 persennya merupakan koperasi aktif sisanya atau sekitar 20 persen tidak aktif. Untuk mengembangkan koperasi syariah, kendalanya masih kurangnya pemahaman di masyarakat tentang konsep koperasi syariah itu.

''Banyak masyarakat yang belum memahami konsep koperasi syariah jadi salah satu kendala untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' kata Nana. kie/pur
Red: Republika Newsroom

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/07/21/63845-cegah-ijon-pemkot-bandung-buat-40-koperasi-syariah
Read More

Jumat, 23 April 2010

Pelaksanaan ACFTA Harus Diawasi Dengan Ketat

Komisi VI DPR RI mehendaki pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diawasi secara ketat. “Kadin harus ikut mengawasi pelaksanaan ACFTA”, Kata Ida Ria (F-Demokrat). Setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

RDP Komisi Perdagangan dengan Kadin Yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, Senin (19/4) di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk nasional, KADIN Indonesia yang dipimpin Pjs Ketum Kadin Sharif Cicip Sutardjo meminta dukungan komisi VI DPR RI untuk mendesak pemerintah agar melaksanakan ACFTA, yang perlu ditunjang untuk melindungi pasar dalam negeri.

Penunjang dalam pelaksanaan ACFTA yaitu renegosiasi lanjutan terkait dengan 228 tarif komoditi yang telah disepakati untuk dipupayakan secara maksimal, Ketersediaan dan kontinyuitas suplai energi (minyak, gas, listrik dll) bagi industri nasional dengan harga bersaing.

Perbaikan dan efisiensi infrastruktur laut dan darat serta perbaikan sistim distribusi dan logistic “pelabuhan, jalan raya, kereta api dan pergudangan serta infrastruktur pendukung lain seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama (hub) maupun pelabuhan-pelabuhan feeder perlu diperhatikan,” kata Airlangga Hartarto.

Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat terkait dengan peningkatan daya saing dan perlindungan pasar dalam negeri termasuk injury (Bea masuk dan anti dumping) yang lebih didahulukan daripada menunggu perumusan kebijakan yang dipandang komprehensif. “Peningkatan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui pemberian insentif fiscal, perluasan peraturan investasi yang transparan, efisien dan berdaya saing,” kata Ketua Komisi VI.


Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/pelaksanaan-acfta-harus-diawasi-dengan-ketat/

Read More

Rabu, 14 April 2010

Peningkatan UMKM Masih Butuh Pengutan Regulasi

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM kerap terkikis karena munculnya usaha besar yang lebih punya pengaruh dan bermodal tinggi. Tentu saja, untuk menyiasati dan menolong keberlangsungan UMKM ini sangat diperlukan regulasi yang mengatur tentang keadilan berbisnis.

Begitulah penuturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Untung Tri Basuki dalam acara pembukaan Pesta Wirausaha 2010 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (10/4/2010).

Sejak tahun 2008, regulasi tentang hal ini sudah digagas, yaitu UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang tersebut mengatur perizinan, kemitraan usaha, tat acara sanksi administrasi, dan pengembangan usaha UMKM.

“UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang perizinan UMKM mudah, murah, cepat dengan penyelenggaraan satu pintu. Keberadaan undang-undang ini berusaha untuk melindungi UMKM agar tidak terimbas dengan perusahaan besar,” kata Untung.

Menurut Untung, masalah kemitraan juga kerap mematikan industri UMKM. Hal ini disebabkan perusahaan besar lebih mudah mendapatkan mitra karena secara kualitas pasti sudah terjamin, tetapi tidak berarti UMKM tidak berkualitas. Karena itu, dibentuk pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi jalannya hubungan kemitraan usaha.

“Bagi para pelaku UMKM, jangan khawatir! Pemerintah terus berusaha melindungi UMKM dengan regulasi yang baik dan pelaksanaan yang terus diawasi agar keadilan berbisnis dapat terwujud,” ucap Untung.

Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/peningkatan-umkm-masih-butuh-pengutan-regulasi/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan

Read More

Liputan Informasi Umum & Syari'ah

Liputan Informasi Koperasi Ekonomi Syariah Kemenneg KUKM Bank Syariah Dalam Negeri Informasi iB Kebijakan Bank Komunitas Dinas Koperasi dan UKM Politik Ekonomi Mikro Koperasi Syariah Bank indonesia Internasional Republika Online BMT Berbagi Pengalaman Resensi Buku APBN LKM Pasar Tradisional Pembiayaan Asbanda Asbisindo Bank Muamalat Indonesia (BMI) Bank Umum Syari'ah (BUS) Karir Manajemen Motivasi Perbanas Perbankan Syari'ah Bank Indonesia Perbarindo RAPBN Riba Suku Bunga ATM Ahad-Net International Al Ijarah Finance (Alif) Antara Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) BBM Bersubsidi BNI Syari'ah BPH Migas BPPN BPRS BTN Syari'ah Bagi Hasil Bank Pembangunan Asia (ADB) Bank Pembangunan Islam (IDB) Beras Cerita Sukses DPR Dinar dan Dirham Exer Indonesia GAIKINDO GS Engineering Contruction Corp Gross Tones (GT) Gula Industri Kecil Joint Financing Auto Muamalat K-link Kelompok Bank Indonesia Kerjasama Konversi Bank Syariah Koperasi Internasional Korea investment dan Securities Co Korean Association of Church Communication Kredit Usaha Rakyat Lembaga Penjamin Simpanan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menteri ESDM Menteri Koordinator Perekonomian Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Minyak Tanah Multi Level Marketing Syari'ah(MLMS) Nasabah Nelayan Obligasi Syari'ah Offshore Corporate Service One Day Approval Organisasi Buruh Internasional (ILO) Otomatif PDB PNBP Pameran Pasar Petisah Medan Pastor Pemegang Saham Pendidikan Perbankan Perikanan Pertamina Premium Produk Properti PusKopSyah BMT Sumut Real Estate Real Time Online SBI SUKUK Situs Berita APIndonesia.Com Solar Sorak Finanial Holdings Pte Ltd Tabungan Tehnologi Teroris Tim Keuangan Syari'ah Korea UFO BKB Uang Palsu Unit Jasa Keuangan Mikro Unit Usaha Syari'ah Utang Indonesia