KeMenkop Minta Pemda Kembangkan Sumber Pembiayaan UMKM
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara simultan mengembangkan sumber pembiayaan bagi UMKM di daerah.
Tampilkan postingan dengan label Koperasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Koperasi. Tampilkan semua postingan
Selasa, 01 Juni 2010
Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah
Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi
Selasa, 21 Juli 2009, 19:46 WIB
BANDUNG--Untuk melindungi warga Kota Bandung dari praktik ijon dan riba, Pemkot Bandung mendirikan 40 koperasi syariah di 30 kecamatan yang ada di Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Pemkot Bandung menggarkan dana bantuan di APBD untuk membentuk 40 koperasi syariah itu. Masing-masing koperasi memperoleh bantuan dana Rp 20 juta.
''Kami berharap, masyarakat Bandung tidak ada yang terjerat ijon atau riba jadi koperasi syariah ini dibentuk. Kalau anggarannya ada, di 2009 ini kami ingin menggarkan dana lagi untuk memperbanyak koperasi syariah,'' ujar Dada Rosada kepada wartawan usai Peringatan Hari Koperasi ke 62, Selasa (21/7).
Menurut Dada, di beberapa kecamatan koperasi syariah itu ada yang sudah berkembang. Satu kecamatan, bahkan sudah ada yang memiliki beberapa koperasi syariah. Dana yang diberikan Pemkot Bandung, sifatnya hibah atau pemberian jadi pengurus koperasi tidak perlu mengembalikan kembali dana itu ke Pemkot.
''Mereka tidak perlu mengembalikan dana yang kami berikan. Silahkan saja, kelola sendiri untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' ujar Dada.
Dada mengaku, keberadaan koperasi syariah sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Bandung. Karena, sistem bagi hasil tidak menyebabkan UKM terjerat oleh bunga yang besar. Jumlah koperasi di Kota Bandung termasuk syariah, kata dia, seluruhnya ada 2.376 dengan jumlah anggota 535.550.
Menurut Dada ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di Kota Bandung. Yaitu, citra sebagai golongan ekonomi lemah dan pemburu fasilitas, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding badan usaha lain, serta semakin berkurangnya kesadaran bergotong royong melalui koperasi.
Padahal, kata dia, kalau masalah itu bisa diatasi koperasi cukup efektis berperan sebagai lembaga keuangan non perbankan penyedia kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga, bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi didaerah.
''Saya berharap potensi Koperasi dan UKM lebih dioptimalkan lagi. Namun sebagai badan usaha yang berorientasi laba, koperasi juga harus menunjukan kekokohan institusional, profesional usaha juga kemandirian,'' katanya.
Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan (Diskop UKM dan Indag) Kota Bandung, Nana Supriatna, dari 2.376 koperasi yang ada di Kota Bandung sekitar 80 persennya merupakan koperasi aktif sisanya atau sekitar 20 persen tidak aktif. Untuk mengembangkan koperasi syariah, kendalanya masih kurangnya pemahaman di masyarakat tentang konsep koperasi syariah itu.
''Banyak masyarakat yang belum memahami konsep koperasi syariah jadi salah satu kendala untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' kata Nana. kie/pur
Red: Republika Newsroom
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/07/21/63845-cegah-ijon-pemkot-bandung-buat-40-koperasi-syariah
Selasa, 21 Juli 2009, 19:46 WIB
BANDUNG--Untuk melindungi warga Kota Bandung dari praktik ijon dan riba, Pemkot Bandung mendirikan 40 koperasi syariah di 30 kecamatan yang ada di Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Pemkot Bandung menggarkan dana bantuan di APBD untuk membentuk 40 koperasi syariah itu. Masing-masing koperasi memperoleh bantuan dana Rp 20 juta.
''Kami berharap, masyarakat Bandung tidak ada yang terjerat ijon atau riba jadi koperasi syariah ini dibentuk. Kalau anggarannya ada, di 2009 ini kami ingin menggarkan dana lagi untuk memperbanyak koperasi syariah,'' ujar Dada Rosada kepada wartawan usai Peringatan Hari Koperasi ke 62, Selasa (21/7).
Menurut Dada, di beberapa kecamatan koperasi syariah itu ada yang sudah berkembang. Satu kecamatan, bahkan sudah ada yang memiliki beberapa koperasi syariah. Dana yang diberikan Pemkot Bandung, sifatnya hibah atau pemberian jadi pengurus koperasi tidak perlu mengembalikan kembali dana itu ke Pemkot.
''Mereka tidak perlu mengembalikan dana yang kami berikan. Silahkan saja, kelola sendiri untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' ujar Dada.
Dada mengaku, keberadaan koperasi syariah sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Bandung. Karena, sistem bagi hasil tidak menyebabkan UKM terjerat oleh bunga yang besar. Jumlah koperasi di Kota Bandung termasuk syariah, kata dia, seluruhnya ada 2.376 dengan jumlah anggota 535.550.
Menurut Dada ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di Kota Bandung. Yaitu, citra sebagai golongan ekonomi lemah dan pemburu fasilitas, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding badan usaha lain, serta semakin berkurangnya kesadaran bergotong royong melalui koperasi.
Padahal, kata dia, kalau masalah itu bisa diatasi koperasi cukup efektis berperan sebagai lembaga keuangan non perbankan penyedia kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga, bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi didaerah.
''Saya berharap potensi Koperasi dan UKM lebih dioptimalkan lagi. Namun sebagai badan usaha yang berorientasi laba, koperasi juga harus menunjukan kekokohan institusional, profesional usaha juga kemandirian,'' katanya.
Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan (Diskop UKM dan Indag) Kota Bandung, Nana Supriatna, dari 2.376 koperasi yang ada di Kota Bandung sekitar 80 persennya merupakan koperasi aktif sisanya atau sekitar 20 persen tidak aktif. Untuk mengembangkan koperasi syariah, kendalanya masih kurangnya pemahaman di masyarakat tentang konsep koperasi syariah itu.
''Banyak masyarakat yang belum memahami konsep koperasi syariah jadi salah satu kendala untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' kata Nana. kie/pur
Red: Republika Newsroom
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/07/21/63845-cegah-ijon-pemkot-bandung-buat-40-koperasi-syariah
Koperasi Konvensional Makin Terpuruk
BANJARMASIN,- Hampir Rp53 miliar sudah, pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan koperasi konvensional. Namun hingga kini perkembangannya tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan ada beberapa koperasi konvensional yang gulung tikar.Hal tersebut disampaikan Robinson Sitepu dari Dinas Koperasi Kalsel di sela-sela kegiatan Pelatihan dan Lokakarya Perkembangan bisnis koperasi syariah yang berlangsung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, kemarin.
Menurut Robbin, prospek koperasi berbasis syariah justru lebih menjanjikan di Kalsel. Karena itu perlu didorong agar koperasi syariah dapat lebih berkembang dibanding koperasi konvensional.
“Sekarang sudah ada 39 koperasi syariah di Kalsel dan baru satu yang paling berkembang pesat, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Teladan. Koperasi ini akan dijadikan pilot project untuk perkembangan koperasi syariah di Kalsel,” ungkapnya.
Ditambahkan Robbin, seandainya ada tiga saja koperasi seperti KJKS Teladan di Kalsel, ia yakin akan bisa menyuarakan keberhasilan pengembangan koperasi syariah di Kalsel ke tingkat Nasional. “Tentunya ini akan menjadi nilai tambah paling penting bagi Kalsel,” ujarnya.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan, kata Robbin, adalah rajin menggelar pelatihan-pelatihan, seperti yang dilakukan MUI bekerjasama Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel. Pada kegiatan itu ada sekitar 30 peserta yang mengikuti pelatihan.
Ketua Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel H Gt Mahfudz yang juga ketua KJKS Teladan menambahkan, pelatihan ini untuk meningkatkan SDM koperasi berbasis syariah. Sehingga mereka mampu mengembangkan koperasi syariah lebih profesional dan lebih mandiri.
“Ini upaya kami untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah, lewat koperasi syariah,” tandasnya.
Sementara Prof Kustan Basri dari MUI Kalsel melihat, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga yang bisa menjadi pemicu untuk peningkatan perekonomian syariah di Kalsel. Karena itu MUI sangat mendukung keberadaan koperasi syariah ini.(sya)
http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=66018
Jumat, 23 April 2010
Perkembangan Koperasi di Negara Bagian Johor, Malaysia.
Dalam beberapa dekade terakhir usaha perkoperasiaan di Johor mengalami perkembangan yang tumbuh dengan pesat. Beberapa koperasi di negara bagian ini kerap menjadi koperasi terbaik di Malaysia. Bahkan sejumlah tokoh koperasi nasional di Malaysia mengawali karir koperasi di Johor.Gerakan koperasi pertama kali bertapak di Malaysia jauh sebelum negara itu terbentuk pada pertengahan dekade 50-an. Pada tahun 1922, sebuah koperasi untuk pertama kalinya berdiri dengan nama Syarikat Bekerjasama-sama Kampung Tebuk Haji Musa. Pada kisaran waktu yang sama, berdiri pula The Federated Malay States Posts and Telegraphs Cooperative Thrift and Loan Society. Koperasi ini kelak bertransformasi menjadi koperasi Kakitangan Telekom Malaysia Berhad, disingkat Kotamas.
Setelah itu koperasi menyebar ke negara-negara bagian lainnya, menyeberang ke serawak pada tahun 1949 dan di sabah pada tahun 1959.
Perkembangan koperasi di Malaysia tepatnya di negara bagian johor begitu tumbuh pesat ini tidak terlepas dari manajemen yang rapi serta dukungan dari pemerintah malasyia, demi memajukan koperasi di negara tersebut. Selain faktor tersebut ada yang menyebabkan perkembangan koperasi di Malaysia mengalami pertumbuhan yang pesat ini dikarenakan negara bagian johor cukup strategis dalam peta perekonomian Malaysia. Apalagi, negara bagian Malaysia ini sangat berdekatan atau hanya dipisahkan selat sempit dengan Singapura, salah Satu Magnet Perekonomian Asia.
Keuntungan secara geografis dengan Singapura, rupanya dimanfaatkan betul oleh pemerintah negara bagian Johor, guna membangun akses ekonomi atau bisnis dengan negara pulau itu. Pemabangunan infrastruktur pun dilakukan. Sebuah jembatan antarpulau bernama Tambak Johor kokoh berdiri. Satu lagi jembatan yang akan menghubungkan kedua negara sedang disiapkan. Kini terbukti, lalu lintas manusia dan perdagangan antarkedua negara semakin lancar. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Johor turut terpacu.
Kini setidaknya ada 440 koperasi di Johor dengan jumlah anggota sekitar 350,000 orang, serta total aset senilai RM 420 juta serta simpanan tunai sekitar RM 141 juta. Sejumlah koperasi dengan manajemen yang sangat baik dapat ditemui di Johor, antara lain koperasi Guru-Guru Johor Berhad, koperasi universitas Teknologi Malaysia Berhad, dan koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad ini merupakan koperasi yang dijalankan. Koperasi Guru-Guru Johor yang didirikan pada 11 September 1953, kini memiliki aset sebesar RM 8,36 juta, atau sekitar Rp 33 miliar (data tahun 2002). Koperasi para guru itu selain menyediakan layanan simpan pinjam, juga aktif dalam perdagangan barang-barang konsumsi, dengan jenis usaha yang kian meluas di negara bagian johor. Koperasi Universitas Teknologi Malaysia , juga hadir sebagai salah satu koperasi terbaik di Malaysia koperasi ini sekarang memiliki 2.547 anggota terdiri atas dosen, karyawan, dan professional di UTM, baik yang ada di Johor maupun Kuala Lumpur. Didirikan tahun 1948, koperas UTM kini mengelola berbagai jenis usaha, seperti toko buku, kafe, mini market, bengkel, dan leasing barang-barang elektronik.
Adapun koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad adalah koperasi yang menyediakan kredit usaha yang sangat kesohor di tanah Johor. Berdiri pada 1965, atas prakarsa Tan Sri Dato’ Haji Basir Bin Ismail, seorang tokoh yang menyadari pentingnya pribumi Melayu bersatu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Koperasi ini kini mampu meraup sisa hasil usaha sebesar RM 1,45 juta.
Dukungan pemerintah Malaysia dalam pembangunan koperasi juga cukup kuat. Seperti halnya di Indonesia, pemerintah Malaysia menyediakan bantuan dana dan teknis dan pendidikan kepada kalangan koperasi. Setiap tahun, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi. Penghargaan tahun ini dianugerahkan kepada koperasi Perumahan Kluang Berhad sebagai koperasi yang berkualitas se Johor. Penghargaan juga diberikan kepada Prof Madya Mohammad Ali Hasan sebagai Tokoh koperasi Johor 2005.
Sumber:majidnanlohy.blogspot.com
Setelah itu koperasi menyebar ke negara-negara bagian lainnya, menyeberang ke serawak pada tahun 1949 dan di sabah pada tahun 1959.
Perkembangan koperasi di Malaysia tepatnya di negara bagian johor begitu tumbuh pesat ini tidak terlepas dari manajemen yang rapi serta dukungan dari pemerintah malasyia, demi memajukan koperasi di negara tersebut. Selain faktor tersebut ada yang menyebabkan perkembangan koperasi di Malaysia mengalami pertumbuhan yang pesat ini dikarenakan negara bagian johor cukup strategis dalam peta perekonomian Malaysia. Apalagi, negara bagian Malaysia ini sangat berdekatan atau hanya dipisahkan selat sempit dengan Singapura, salah Satu Magnet Perekonomian Asia.
Keuntungan secara geografis dengan Singapura, rupanya dimanfaatkan betul oleh pemerintah negara bagian Johor, guna membangun akses ekonomi atau bisnis dengan negara pulau itu. Pemabangunan infrastruktur pun dilakukan. Sebuah jembatan antarpulau bernama Tambak Johor kokoh berdiri. Satu lagi jembatan yang akan menghubungkan kedua negara sedang disiapkan. Kini terbukti, lalu lintas manusia dan perdagangan antarkedua negara semakin lancar. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Johor turut terpacu.
Kini setidaknya ada 440 koperasi di Johor dengan jumlah anggota sekitar 350,000 orang, serta total aset senilai RM 420 juta serta simpanan tunai sekitar RM 141 juta. Sejumlah koperasi dengan manajemen yang sangat baik dapat ditemui di Johor, antara lain koperasi Guru-Guru Johor Berhad, koperasi universitas Teknologi Malaysia Berhad, dan koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad ini merupakan koperasi yang dijalankan. Koperasi Guru-Guru Johor yang didirikan pada 11 September 1953, kini memiliki aset sebesar RM 8,36 juta, atau sekitar Rp 33 miliar (data tahun 2002). Koperasi para guru itu selain menyediakan layanan simpan pinjam, juga aktif dalam perdagangan barang-barang konsumsi, dengan jenis usaha yang kian meluas di negara bagian johor. Koperasi Universitas Teknologi Malaysia , juga hadir sebagai salah satu koperasi terbaik di Malaysia koperasi ini sekarang memiliki 2.547 anggota terdiri atas dosen, karyawan, dan professional di UTM, baik yang ada di Johor maupun Kuala Lumpur. Didirikan tahun 1948, koperas UTM kini mengelola berbagai jenis usaha, seperti toko buku, kafe, mini market, bengkel, dan leasing barang-barang elektronik.
Adapun koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad adalah koperasi yang menyediakan kredit usaha yang sangat kesohor di tanah Johor. Berdiri pada 1965, atas prakarsa Tan Sri Dato’ Haji Basir Bin Ismail, seorang tokoh yang menyadari pentingnya pribumi Melayu bersatu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Koperasi ini kini mampu meraup sisa hasil usaha sebesar RM 1,45 juta.
Dukungan pemerintah Malaysia dalam pembangunan koperasi juga cukup kuat. Seperti halnya di Indonesia, pemerintah Malaysia menyediakan bantuan dana dan teknis dan pendidikan kepada kalangan koperasi. Setiap tahun, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi. Penghargaan tahun ini dianugerahkan kepada koperasi Perumahan Kluang Berhad sebagai koperasi yang berkualitas se Johor. Penghargaan juga diberikan kepada Prof Madya Mohammad Ali Hasan sebagai Tokoh koperasi Johor 2005.
Sumber:majidnanlohy.blogspot.com
Pelaksanaan ACFTA Harus Diawasi Dengan Ketat
Komisi VI DPR RI mehendaki pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diawasi secara ketat. “Kadin harus ikut mengawasi pelaksanaan ACFTA”, Kata Ida Ria (F-Demokrat). Setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).RDP Komisi Perdagangan dengan Kadin Yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, Senin (19/4) di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.
Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk nasional, KADIN Indonesia yang dipimpin Pjs Ketum Kadin Sharif Cicip Sutardjo meminta dukungan komisi VI DPR RI untuk mendesak pemerintah agar melaksanakan ACFTA, yang perlu ditunjang untuk melindungi pasar dalam negeri.
Penunjang dalam pelaksanaan ACFTA yaitu renegosiasi lanjutan terkait dengan 228 tarif komoditi yang telah disepakati untuk dipupayakan secara maksimal, Ketersediaan dan kontinyuitas suplai energi (minyak, gas, listrik dll) bagi industri nasional dengan harga bersaing.
Perbaikan dan efisiensi infrastruktur laut dan darat serta perbaikan sistim distribusi dan logistic “pelabuhan, jalan raya, kereta api dan pergudangan serta infrastruktur pendukung lain seperti jalan dari sentra-sentra produksi ke pelabuhan utama (hub) maupun pelabuhan-pelabuhan feeder perlu diperhatikan,” kata Airlangga Hartarto.
Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat terkait dengan peningkatan daya saing dan perlindungan pasar dalam negeri termasuk injury (Bea masuk dan anti dumping) yang lebih didahulukan daripada menunggu perumusan kebijakan yang dipandang komprehensif. “Peningkatan iklim usaha yang kondusif, antara lain melalui pemberian insentif fiscal, perluasan peraturan investasi yang transparan, efisien dan berdaya saing,” kata Ketua Komisi VI.
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/pelaksanaan-acfta-harus-diawasi-dengan-ketat/
Kamis, 15 April 2010
LAZNAS BMT ICMI COLLEGE
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional
LAZNAS BMT ICMI COLLEGE, merupakan pusat pendidikan dan pelatihan nasional sumber daya insani BMT, entepreuneur, social leaders dan kader-kader pembangunan masyarakat berbasis unggulan lokal. Merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional LAZNAS BMT ICMI (Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal wat Tamwil) yang sejak 2002 dijadikan sebagai sumber mata air bagi lahirnya generasi bangsa, penerus umat yang berkualitas, mandiri, berketeladanan, berilmu pengetahuan, berspritualitas sempurna dan berkarya besar.
LAZNAS BMT ICMI sebagai payung nasional BMT seluruh Indonesia lebih lanjut secara profesional mengembangkan model-model pendidikan dan pelatihan Baitul Maal BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Community Development yang sejak 1995 telah dipelopori dan dikembangkan di lingkungan masyarakat oleh lembaga umat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pendiri LAZNAS BMT ICMI.
Mencetak Sumber Daya Insani Enterpreuner, Penggerak dan Pendamping Masyarakat Sejak awal LAZNAS BMT ICMI menyadari bahwa SDM pengelola Baitul Maal BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat merupakan asset utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani pembangunan bangsa. Seiring dengan bertambah pesatnya pertumbuhan BMT dan meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bidang penggalangan, pegelolaan, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah maupun dalam pengembangan usaha bisnis (simpan pinjam syariah) anggotanya, pendampingan kelompok usaha, pembinaan networking, strategic revolving fund, manajemen, akutansi, marketing, negosiasi dan berbagai skill lainnya yang merupakan prasyarat yang harus dimiliki insan BMT dan pelopor pembangunan dan pendamping masyarakat miskin.
BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan mikro syariah, sejak 1995 telah tumbuh dan berkembang dengan cepat, bahkan menjadi fenomena menarik dalam dunia pemberdayaan usaha mikro yang berbasis grass root di tanah air. BMT-BMT yang ditumbuhkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), kini jumlahnya mencapai 3212 yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Penguatan SDM pengelola BMT yang profesional baik dalam aspek manajemen Baitul Maal, Baitul Tamwil, lembaga keuangan mikro syariah, Da’i Fakir Miskin BMT atau Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat merupakan keharusan sebagai antisipasi perubahan dan tuntutan kebutuhan yang semakin kompetitif. Perkembangan dan pertumbuhan BMT yang cukup pesat harus diimbangi dengan penguatan SDM-nya yang terus menerus sehingga BMT dapat berkompetisi secara sehat dan tangguh.
KONSENTRASI :
1. Baitul Maal BMT
2. Syariah Microfinance (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
3. Syariah Small Bussines & Enterpreuner
4. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat Lokal
5. Pendampingan Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan
6. Life Skill Usaha Mikro Kecil Rumah Tangga
7. ZISpreuner dan Wakafpreuner
8. Team and Character Building
PAKET PELATIHAN A. Pengelola/ Manajer BMT Pelatihan BMT I Pelatihan BMT II Pelatihan BMT III
Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang kosepsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
• Memberi pemahaman pola operasional BMT, skill, profesionalisme dan sistem operasional prosedur (SOP).
• Memperkuat ruhiyyah dalam pengelolaan BMT.
• Pendampingan kelompok-kelompok usaha muamaalah (pokusma)
B. Pengelola Baitul Maal BMT Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang kosepsi Baitul Maal (BM).
• Memberi pemahaman pola Baitul Maal BMT, skill, profesionalisme dan sistem operasional prosedur (SOP).
• Memperkuat ruhiyyah dalam pengelolaan Baitul Maal BMT.
C. Character dan Team Building
Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang character dan team building bagi pegiat dan manajer BMT dan para profesional di lembaga keuangan.
• Memperkuat motivasi, teamwork dan karakter manajer/karyawan dan pengurus BMT.
• Memperkuat ruhiyyah dalam pengelolaan BMT.
D. Akuntansi Syariah
Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang akuntasi syariah dan sistem pengelolaan di lembaga keuangan mikro.
• Memperkuat kemapuan skill dan profesionalisme manajer keuangan dan pembiayaan BMT.
E. Software Akuntansi Syariah
Tujuan :
• Pemahaman yang mendasar tentang sistem dan software akuntasi syariah dan sistem pengelolaan di lembaga keuangan mikro.
• Memperkuat kemapuan skill dan profesionalisme dalam implementasi software akuntansi syariah BMT.
MATERI PELATIHAN PENGELOLA/MANAJER BMT
Modul Pelatihan BMT I
1) BMT sebagai agent perubahan tatanan ekonomi rakyat Konsep Dasar LKMS, BMT sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bawah
2) Ekonomi Islam & Prinsip-Prinsip Muamalah Syariah
3) Pengertian Visi dan Misi BMT
4) Legalitas Badan Hukum usaha BMT
5) AD dan ART BMT
6) Struktur Organisasi dan Job Description Manajemen BMT
7) Produk dan Landasan Syariah Simpanan/ Tabungan
8.) Teknik Perhitungan Bagi Hasil Simpanan
9) Produk dan Landasan Syariah Pembiayaan/ Kredit
10.) Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan
11) Prosedur dan Administrasi Simpanan dan Pembiayaan
12) Strategi dan Teknik Penggalangan Dana
13) Kebiasaan efektif Manajemen BMT (proaktif, win-win solution, komunikasi empati, kerjasama sinergis)
14) Prosedur Pendirian BMT
Modul Pelatihan BMT II
• Microfinance sebagai alternatif Pengentasan Kemiskinan
• Analisa SWOT
• Proses dan Prosedur Pembiayaan
• Analisis Pembiayaan/Kredit Mikro
• Analisis Kelayakan Usaha Nasabah Anggota
• Segmentasi Pembiayaan
• Teknik Wawancara dengan Nasabah Anggota
• Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan/ Kredit
• Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
• Pendampingan Kelompok Usaha Masyarakat (POKUSMA)
• Strategi Pembinaan Anggota Nasabah
• Manajemen Dana-Asset and Labilities Management (ALMA)
• Manajemen Waktu
• Motivasi, Disiplin, Etika dan Etos Kerja (MDEE)
Modul Pelatihan BMT III
1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2) Budgeting dan Cashflow
3) Service Excelent dalam Pelayanan BMT
4) Pengembangan Jaringan Kerja
5) Analisis Kesehatan BMT (kinerja keuangan, kelembagaan, manajemen, visi-misi, sosial dan syariah)
6) Leadership Manajemen BMT
7) Kecerdasan Finansial
8.) Linkage Program dan Kemitraan (sponsor BUMN, Swasta Nasional Pemda/Pemkot, Perbankan dan Funding lainnya) 9) Negosiasi yang Efektif
10.) Teknik kerja Team Work
11) Teknik Penulisan Proposal Kredit Program
Nara Sumber:
1.Marwah Daud Ibrahim, PhD
2. Tjuk Eko Hari Basuki, Ir, MSt, PhD
3. Hadimulyo, MSc
4. Baihaqi Abdul Madjid, DRH
5. M. Nur A. Birton, MSi
6. M. Shabri Abdul Madjid, MEc, DR
7. Adjie Gutomo, Ir
8. Irfanul Islam
9. Zulfikar Zainuddin
FASILITATOR :
1. Saifuddin A. Rasyid
2. Dindin Sjafrudin
3. Muzakhir Rida
4. Tirmidzi Abdul Madjid
5. Muzakkir Muannas
6. Akhyar Sulhan
7. Ahmad Sani
8. Ratna Juita
9. Azhar Ahmad
10. Hayati
11. Wawan
Service LAZNAS BMT COLLEGE
1. Paket Pelatihan In House yang ditentukan oleh pihak sponsor (minimal 20 peserta)
2. Paket Pelatihan Reguler di Jakarta (minimal 20 peserta)
3. Peserta diutamakan dari Swasta, Ormas Islam, Instansi pemerintah/BUMN/ BUMD/DPRD/lainnya
4. Biaya Pelatihan disesuaikan dengan paket pelatihan.
Informasi dan Konsultasi Hubungi:
LAZNAS BMT ICMI COLLEGE
ICMI Center 4th Floor, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta 12740 Telp. +62-021-7993019 Fax. +62-021-7993019 Website : http://www.bmt-link.co.id E-Mail : laznasbmt@yahoo.com, college@bmt-link.co.id Kontak Person : Husnul (021 33736898) atau Hafiz (08179111629) Rekening Transfer Biaya Pelatihan Bank Syariah Mandiri, Cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jakarta A/n. LAZNAS BMT No. 0030102966
Magang & Praktek di BMT
Pasca Pelatihan BMT (I, II, II), peserta dapat melanjutkan dengan magang dan belajar praktek langsung pengelolaan BMT di BMT yang telah berhasil. Peserta dapat mengajukan rencana pemagangan dan belajar praktek kepada LAZNAS BMT College untuk dikomunikasikan dan diatur tempat pemagangan pada BMT yang lokasinya terdekat dengan peserta. Peserta juga dapat mengajukan rencana magang di BMT BUS, Lasem, Rembang, Jawa Tengah yang telah mendapat ISO 9002;2000, dengan membiyai seluruh kebutuhan sendiri selama masa magang. LAZNAS BMT College akan merekomendasi dan mengatur waktu dan menyesuaikan dengan kesiapan BMT tempat magang.
Sumber: http://bmt-link.co.id/laznas-bmt-college/
Submitted by admin on March 23, 2010 – 2:30 pm
LAZNAS BMT ICMI COLLEGE, merupakan pusat pendidikan dan pelatihan nasional sumber daya insani BMT, entepreuneur, social leaders dan kader-kader pembangunan masyarakat berbasis unggulan lokal. Merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional LAZNAS BMT ICMI (Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal wat Tamwil) yang sejak 2002 dijadikan sebagai sumber mata air bagi lahirnya generasi bangsa, penerus umat yang berkualitas, mandiri, berketeladanan, berilmu pengetahuan, berspritualitas sempurna dan berkarya besar.
LAZNAS BMT ICMI sebagai payung nasional BMT seluruh Indonesia lebih lanjut secara profesional mengembangkan model-model pendidikan dan pelatihan Baitul Maal BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Community Development yang sejak 1995 telah dipelopori dan dikembangkan di lingkungan masyarakat oleh lembaga umat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pendiri LAZNAS BMT ICMI.
Mencetak Sumber Daya Insani Enterpreuner, Penggerak dan Pendamping Masyarakat Sejak awal LAZNAS BMT ICMI menyadari bahwa SDM pengelola Baitul Maal BMT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat merupakan asset utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani pembangunan bangsa. Seiring dengan bertambah pesatnya pertumbuhan BMT dan meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat baik dalam bidang penggalangan, pegelolaan, pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah maupun dalam pengembangan usaha bisnis (simpan pinjam syariah) anggotanya, pendampingan kelompok usaha, pembinaan networking, strategic revolving fund, manajemen, akutansi, marketing, negosiasi dan berbagai skill lainnya yang merupakan prasyarat yang harus dimiliki insan BMT dan pelopor pembangunan dan pendamping masyarakat miskin.
BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan mikro syariah, sejak 1995 telah tumbuh dan berkembang dengan cepat, bahkan menjadi fenomena menarik dalam dunia pemberdayaan usaha mikro yang berbasis grass root di tanah air. BMT-BMT yang ditumbuhkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), kini jumlahnya mencapai 3212 yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Penguatan SDM pengelola BMT yang profesional baik dalam aspek manajemen Baitul Maal, Baitul Tamwil, lembaga keuangan mikro syariah, Da’i Fakir Miskin BMT atau Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat merupakan keharusan sebagai antisipasi perubahan dan tuntutan kebutuhan yang semakin kompetitif. Perkembangan dan pertumbuhan BMT yang cukup pesat harus diimbangi dengan penguatan SDM-nya yang terus menerus sehingga BMT dapat berkompetisi secara sehat dan tangguh.KONSENTRASI :
1. Baitul Maal BMT
2. Syariah Microfinance (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
3. Syariah Small Bussines & Enterpreuner
4. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat Lokal
5. Pendampingan Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan
6. Life Skill Usaha Mikro Kecil Rumah Tangga
7. ZISpreuner dan Wakafpreuner
8. Team and Character Building
PAKET PELATIHAN A. Pengelola/ Manajer BMT Pelatihan BMT I Pelatihan BMT II Pelatihan BMT III
Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang kosepsi Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
• Memberi pemahaman pola operasional BMT, skill, profesionalisme dan sistem operasional prosedur (SOP).
• Memperkuat ruhiyyah dalam pengelolaan BMT.
• Pendampingan kelompok-kelompok usaha muamaalah (pokusma)
B. Pengelola Baitul Maal BMT Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang kosepsi Baitul Maal (BM).
• Memberi pemahaman pola Baitul Maal BMT, skill, profesionalisme dan sistem operasional prosedur (SOP).
• Memperkuat ruhiyyah dalam pengelolaan Baitul Maal BMT.
C. Character dan Team Building
Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang character dan team building bagi pegiat dan manajer BMT dan para profesional di lembaga keuangan.
• Memperkuat motivasi, teamwork dan karakter manajer/karyawan dan pengurus BMT.
• Memperkuat ruhiyyah dalam pengelolaan BMT.
D. Akuntansi Syariah
Tujuan :
• Memberi pemahaman yang mendasar tentang akuntasi syariah dan sistem pengelolaan di lembaga keuangan mikro.
• Memperkuat kemapuan skill dan profesionalisme manajer keuangan dan pembiayaan BMT.
E. Software Akuntansi Syariah
Tujuan :
• Pemahaman yang mendasar tentang sistem dan software akuntasi syariah dan sistem pengelolaan di lembaga keuangan mikro.
• Memperkuat kemapuan skill dan profesionalisme dalam implementasi software akuntansi syariah BMT.
MATERI PELATIHAN PENGELOLA/MANAJER BMT
Modul Pelatihan BMT I
1) BMT sebagai agent perubahan tatanan ekonomi rakyat Konsep Dasar LKMS, BMT sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bawah
2) Ekonomi Islam & Prinsip-Prinsip Muamalah Syariah
3) Pengertian Visi dan Misi BMT
4) Legalitas Badan Hukum usaha BMT
5) AD dan ART BMT
6) Struktur Organisasi dan Job Description Manajemen BMT
7) Produk dan Landasan Syariah Simpanan/ Tabungan
8.) Teknik Perhitungan Bagi Hasil Simpanan
9) Produk dan Landasan Syariah Pembiayaan/ Kredit
10.) Teknik Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan
11) Prosedur dan Administrasi Simpanan dan Pembiayaan
12) Strategi dan Teknik Penggalangan Dana
13) Kebiasaan efektif Manajemen BMT (proaktif, win-win solution, komunikasi empati, kerjasama sinergis)
14) Prosedur Pendirian BMT
Modul Pelatihan BMT II
• Microfinance sebagai alternatif Pengentasan Kemiskinan
• Analisa SWOT
• Proses dan Prosedur Pembiayaan
• Analisis Pembiayaan/Kredit Mikro
• Analisis Kelayakan Usaha Nasabah Anggota
• Segmentasi Pembiayaan
• Teknik Wawancara dengan Nasabah Anggota
• Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan/ Kredit
• Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah
• Pendampingan Kelompok Usaha Masyarakat (POKUSMA)
• Strategi Pembinaan Anggota Nasabah
• Manajemen Dana-Asset and Labilities Management (ALMA)
• Manajemen Waktu
• Motivasi, Disiplin, Etika dan Etos Kerja (MDEE)
Modul Pelatihan BMT III
1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2) Budgeting dan Cashflow
3) Service Excelent dalam Pelayanan BMT
4) Pengembangan Jaringan Kerja
5) Analisis Kesehatan BMT (kinerja keuangan, kelembagaan, manajemen, visi-misi, sosial dan syariah)
6) Leadership Manajemen BMT
7) Kecerdasan Finansial
8.) Linkage Program dan Kemitraan (sponsor BUMN, Swasta Nasional Pemda/Pemkot, Perbankan dan Funding lainnya) 9) Negosiasi yang Efektif
10.) Teknik kerja Team Work
11) Teknik Penulisan Proposal Kredit Program
Nara Sumber:
1.Marwah Daud Ibrahim, PhD
2. Tjuk Eko Hari Basuki, Ir, MSt, PhD
3. Hadimulyo, MSc
4. Baihaqi Abdul Madjid, DRH
5. M. Nur A. Birton, MSi
6. M. Shabri Abdul Madjid, MEc, DR
7. Adjie Gutomo, Ir
8. Irfanul Islam
9. Zulfikar Zainuddin
FASILITATOR :
1. Saifuddin A. Rasyid
2. Dindin Sjafrudin
3. Muzakhir Rida
4. Tirmidzi Abdul Madjid
5. Muzakkir Muannas
6. Akhyar Sulhan
7. Ahmad Sani
8. Ratna Juita
9. Azhar Ahmad
10. Hayati
11. Wawan
Service LAZNAS BMT COLLEGE
1. Paket Pelatihan In House yang ditentukan oleh pihak sponsor (minimal 20 peserta)
2. Paket Pelatihan Reguler di Jakarta (minimal 20 peserta)
3. Peserta diutamakan dari Swasta, Ormas Islam, Instansi pemerintah/BUMN/ BUMD/DPRD/lainnya
4. Biaya Pelatihan disesuaikan dengan paket pelatihan.
Informasi dan Konsultasi Hubungi:
LAZNAS BMT ICMI COLLEGE
ICMI Center 4th Floor, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Kalibata-Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta 12740 Telp. +62-021-7993019 Fax. +62-021-7993019 Website : http://www.bmt-link.co.id E-Mail : laznasbmt@yahoo.com, college@bmt-link.co.id Kontak Person : Husnul (021 33736898) atau Hafiz (08179111629) Rekening Transfer Biaya Pelatihan Bank Syariah Mandiri, Cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jakarta A/n. LAZNAS BMT No. 0030102966
Magang & Praktek di BMT
Pasca Pelatihan BMT (I, II, II), peserta dapat melanjutkan dengan magang dan belajar praktek langsung pengelolaan BMT di BMT yang telah berhasil. Peserta dapat mengajukan rencana pemagangan dan belajar praktek kepada LAZNAS BMT College untuk dikomunikasikan dan diatur tempat pemagangan pada BMT yang lokasinya terdekat dengan peserta. Peserta juga dapat mengajukan rencana magang di BMT BUS, Lasem, Rembang, Jawa Tengah yang telah mendapat ISO 9002;2000, dengan membiyai seluruh kebutuhan sendiri selama masa magang. LAZNAS BMT College akan merekomendasi dan mengatur waktu dan menyesuaikan dengan kesiapan BMT tempat magang.
Sumber: http://bmt-link.co.id/laznas-bmt-college/
Submitted by admin on March 23, 2010 – 2:30 pm
SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) atau secara operasional menggunakan nama Smesco Indonesia Company adalah satuan kerja non eselon dibawah Kementerian Negara KUKM yang bergerak di bidang pemasaran KUKM dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Kegiatan LLP-KUKM:
- Memasarkan produk KUKM di dalam maupun luar negeri melaui trading house dengan nama SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)
- Menyediakan layanan ruang pamer
- Menyediakan layanan pendidikan dan latihan serta konsultasi manajemen bagi KUKM
- Menyediakan layanan permanent display/showroom ritel produk unggulan KUKM Indonesia, dalam
- Menyediakan layanan penyewaan ruang kantor dan sarana pendukung lainnya seperti: Bank, ATM, Money Changer, Travel Agent, Mini Market, Restaurant dan cafe. Hal ini juga dimaksudkan agar SMESCO INDONESIA menjadi destination dan meeting point bagi masyarakat Jakarta, sehingga pada gilirannya dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi dan memasuki serta berbelanja di UKM Gallery
Alamat:
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94
Jakarta – Indonesia
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/smesco-indonesia-company-sic/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Read More
Kegiatan LLP-KUKM:
- Memasarkan produk KUKM di dalam maupun luar negeri melaui trading house dengan nama SMESCO INDONESIA COMPANY (SIC)
- Menyediakan layanan ruang pamer
- Menyediakan layanan pendidikan dan latihan serta konsultasi manajemen bagi KUKM
- Menyediakan layanan permanent display/showroom ritel produk unggulan KUKM Indonesia, dalam
- Menyediakan layanan penyewaan ruang kantor dan sarana pendukung lainnya seperti: Bank, ATM, Money Changer, Travel Agent, Mini Market, Restaurant dan cafe. Hal ini juga dimaksudkan agar SMESCO INDONESIA menjadi destination dan meeting point bagi masyarakat Jakarta, sehingga pada gilirannya dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi dan memasuki serta berbelanja di UKM Gallery
Alamat:
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94
Jakarta – Indonesia
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/smesco-indonesia-company-sic/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Rabu, 14 April 2010
Dinas Koperasi dan UKM Sumut Buka Posko Konsultasi di PRSU
Medan (SIB)
Dinas Koperasi dan Usaha Menengah (UKM) Sumatera Utara menggelar kegiatan konsultan tentang tata cara pendirian koperasi, permodalan/pembiayaan, pemasaran dan pengembangan disain produk di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
Selain kegiatan itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga memfasilitasi sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya. Sedikitnya 39 UMKM yang turut mengisi stan di Hall C pada ajang pameran tahunan tersebut termasuk di dalamnya UMKM binaan BUMN, perbankan dan lain sebagainya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs Ridwan Siregar MM kepada wartawan, baru-baru ini menerangkan, kegiatan konsultasi itu dilakukan dalam upaya membantu UMKM mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerjanya. Konsultasi itu meliputi tentang pembiayaan, pemasaran, disain produk, pemasaran, ekspor-impor dan konsultasi tatacara pendirian koperasi, ucap Ridwan.
Kegiatan tersebut selain melibatkan sejumlah pejabat dinas teknis tentang perkoperasian dan UKM di Sumut, juga menghadirkan sejumlah praktisi perbankan dan lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional, BUMN, sejumlah lembaga yang konsern terhadap UMKM serta konsultasi bisnis.
Ada dari BRI, Bank Sumut Konvensional dan Syariah, Sumut Ventura, BMT Washil, Jamsostek, Pelindo, surveyor Indonesia, Jasa Marga, PNM, Pertamina, PTPN III dan IV, Unimed, Microfine dan Cikal USU. Mereka memberikan konsultasi sesuai bidangnya masing-masing, kata Ridwan didampingi Kepala Seksi Promosi Rumerahwaty Berutu SE.
Konsultasi itu lanjut Ridwan, antara lain tentang pembiayaan UMKM melalui perbankan, pembiayaan pola syariah, pembiayaan melalui BUMN, pembiayaan modal ventura dan PNM, pengembangan disain produk, pemasaran, hingga tentang tatacara pendirian koperasi, bantuan sertifikat tanah bersubsidi bagi UKM, serta tentang kegiatan ekspor-impor.
Saya berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan moment tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sering mereka hadapi selama ini, imbaunya.
Di posko konsultasi itu kata Ridwan, telah dipersiapkan tenaga-tenaga ahli yang benar-benar menguasai persoalan tersebut. Tentang jadwal pelaksanaan konsultasi, Ridwan, mempersilahkan para pelaku UMKM mengunjungi gedung Hall C yang ada di arena PRSU. Di sana bisa diperoleh informasi, kapan-kapan saja jadwal konsultasi itu diadakan, ucapnya.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan, dalam rangka mendukung upaya pemasaran produk-produk UMKM, pemerintah akan terus memfasilitasi dengan cara mengikut sertakan dalam berbagai ajang pameran, baik lokal, nasional maupun regional. Salah satu solusi persoalan pemasaran produk UMKM di Sumut, dengan pameran seperti PRSU ini. Itu makanya, Diskop secara rutin mengikutkan produk-produk itu di pameran, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Promosi, Dinas Koperasi dan UKM Sumut Rumerahwaty Berutu SE, menambahkan, pihaknya sengaja membuat kegiatan konsultasi tersebut dalam rangka meningkatkan sinergisitas pembinaan. (A12/e)
Sumber: http://hariansib.com/?p=1127
Posted in Ekonomi & Keuangan by Redaksi on April 17th, 2007
Read More
Dinas Koperasi dan Usaha Menengah (UKM) Sumatera Utara menggelar kegiatan konsultan tentang tata cara pendirian koperasi, permodalan/pembiayaan, pemasaran dan pengembangan disain produk di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).Selain kegiatan itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumut juga memfasilitasi sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya. Sedikitnya 39 UMKM yang turut mengisi stan di Hall C pada ajang pameran tahunan tersebut termasuk di dalamnya UMKM binaan BUMN, perbankan dan lain sebagainya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs Ridwan Siregar MM kepada wartawan, baru-baru ini menerangkan, kegiatan konsultasi itu dilakukan dalam upaya membantu UMKM mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerjanya. Konsultasi itu meliputi tentang pembiayaan, pemasaran, disain produk, pemasaran, ekspor-impor dan konsultasi tatacara pendirian koperasi, ucap Ridwan.
Kegiatan tersebut selain melibatkan sejumlah pejabat dinas teknis tentang perkoperasian dan UKM di Sumut, juga menghadirkan sejumlah praktisi perbankan dan lembaga keuangan mikro, baik syariah maupun konvensional, BUMN, sejumlah lembaga yang konsern terhadap UMKM serta konsultasi bisnis.
Ada dari BRI, Bank Sumut Konvensional dan Syariah, Sumut Ventura, BMT Washil, Jamsostek, Pelindo, surveyor Indonesia, Jasa Marga, PNM, Pertamina, PTPN III dan IV, Unimed, Microfine dan Cikal USU. Mereka memberikan konsultasi sesuai bidangnya masing-masing, kata Ridwan didampingi Kepala Seksi Promosi Rumerahwaty Berutu SE.
Konsultasi itu lanjut Ridwan, antara lain tentang pembiayaan UMKM melalui perbankan, pembiayaan pola syariah, pembiayaan melalui BUMN, pembiayaan modal ventura dan PNM, pengembangan disain produk, pemasaran, hingga tentang tatacara pendirian koperasi, bantuan sertifikat tanah bersubsidi bagi UKM, serta tentang kegiatan ekspor-impor.
Saya berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan moment tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sering mereka hadapi selama ini, imbaunya.
Di posko konsultasi itu kata Ridwan, telah dipersiapkan tenaga-tenaga ahli yang benar-benar menguasai persoalan tersebut. Tentang jadwal pelaksanaan konsultasi, Ridwan, mempersilahkan para pelaku UMKM mengunjungi gedung Hall C yang ada di arena PRSU. Di sana bisa diperoleh informasi, kapan-kapan saja jadwal konsultasi itu diadakan, ucapnya.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan, dalam rangka mendukung upaya pemasaran produk-produk UMKM, pemerintah akan terus memfasilitasi dengan cara mengikut sertakan dalam berbagai ajang pameran, baik lokal, nasional maupun regional. Salah satu solusi persoalan pemasaran produk UMKM di Sumut, dengan pameran seperti PRSU ini. Itu makanya, Diskop secara rutin mengikutkan produk-produk itu di pameran, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Promosi, Dinas Koperasi dan UKM Sumut Rumerahwaty Berutu SE, menambahkan, pihaknya sengaja membuat kegiatan konsultasi tersebut dalam rangka meningkatkan sinergisitas pembinaan. (A12/e)
Sumber: http://hariansib.com/?p=1127
Posted in Ekonomi & Keuangan by Redaksi on April 17th, 2007
Kemkop UKM Minta Tambahan Anggaran Rp 508 M Pada APBNP 2010
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop-UKM) meminta tambahan anggaran belanja. Dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2010, lembaga yang dikomandani Syarief Hasan tersebut mengajukan bujet belanja ekstra sebanyak Rp 508,5 miliar.
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengungkapkan, kementeriannya berencana menggunakan anggaran tambahan ini untuk membiayai beberapa program, yakni pengembangan pasar tradisional dan UKM. Untuk revitalisasi pasar tradisional, Syarief bilang, butuh tambahan dana sebesar Rp 256 miliar. “Ini untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemberdayaan 225 pasar dan 1.050 pedagang kakilima,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Koperasi dan UKM (VI) DPR, Selasa (13/4).
Sedang buat pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 247,5 miliar. Sebagian duit itu akan dipakai Kemkop-UKM untuk membangun tempat pelatihan keterampilan usaha sebanyak 550 unit di 33 provinsi.
Adapun sisanya, akan digunakan untuk mengembangkan Program One Village One Product (OVOP) yang sudah berjalan sejak 2008 lalu. “Akan kami kembangkan di Kabupaten Bangli, Garut, dan Cianjur,” ujar Syarif.
Lalu, Syarif menambahkan, Rp 5 miliar anggaran tambahan lainnya akan dimanfaatkan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan, sebenarnya anggaran tambahan itu masih kurang, kalau melihat tantangan UKM dalam menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (AC-FTA).
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/komisi-vi-dpr-dukung-empat-program-prioritas-apbn-p-kementerian-perdagangan/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Read More
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengungkapkan, kementeriannya berencana menggunakan anggaran tambahan ini untuk membiayai beberapa program, yakni pengembangan pasar tradisional dan UKM. Untuk revitalisasi pasar tradisional, Syarief bilang, butuh tambahan dana sebesar Rp 256 miliar. “Ini untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemberdayaan 225 pasar dan 1.050 pedagang kakilima,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Koperasi dan UKM (VI) DPR, Selasa (13/4).Sedang buat pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 247,5 miliar. Sebagian duit itu akan dipakai Kemkop-UKM untuk membangun tempat pelatihan keterampilan usaha sebanyak 550 unit di 33 provinsi.
Adapun sisanya, akan digunakan untuk mengembangkan Program One Village One Product (OVOP) yang sudah berjalan sejak 2008 lalu. “Akan kami kembangkan di Kabupaten Bangli, Garut, dan Cianjur,” ujar Syarif.
Lalu, Syarif menambahkan, Rp 5 miliar anggaran tambahan lainnya akan dimanfaatkan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan, sebenarnya anggaran tambahan itu masih kurang, kalau melihat tantangan UKM dalam menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (AC-FTA).
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com/komisi-vi-dpr-dukung-empat-program-prioritas-apbn-p-kementerian-perdagangan/
Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Komisi VI DPR Dukung Empat Program Prioritas APBN-P Kementerian Perdagangan
Komisi VI DPR mendukung RAPBN-P tentang pelaksanaan empat program prioritas yang diajukan oleh Kementerian Perdagangan diantaranya Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dan Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional.
Hal tersebut mengemuka saat Raker lanjutan dengan Komisi VI yang membahas tentang APBN-P 2010, yang dpimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di ruang Rapat Komisi VI DPR, Senin (12/4).
Idris Laena (F-PG) salah satu wakil Komisi VI DPR di Badan Anggaran mengatakan, APBN-P 2010 diprioritaskan dalam rangka untuk mengatasi adanya defisit anggaran, stabilitasi harga, kemudian rehabilitasi daerah-daerah bencana khususnya Sumatra Barat dan Jawa Barat.
Menurut Idris, dirinya mendukung diterbitkannya Inpres No. 1 tahun 2010 tentang pelaksanaan prioritas percepatan pembangunan. Melalui Inpres tersebut diharapkan meskipun dananya minim harus digunakan semaksimal mungkin. “Perdagangan harus menyusun program-program prioritas dari ke empat program tersebut,”katanya.
Senada dengan usulan Idris Laena, Martri Agoeng Anggota Fraksi PKS menyatakan perlu adanya prioritas utama dari ke empat prioritas-prioritas yang diusulkan oleh Kementrian Perdagangan. “Dari prioritas-prioritas tadi, harus dibuat yang lebih prioritas yang mana,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdangan Mari Eka mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa upaya agar program tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan, menetapkan jadual pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan pada kegiatan yang memperoleh alokasi dana yang cukup besar dan mempercepat proses pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan yang secara fisik telah selesai baik yang pelaksanaannya secara swakelola maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
Sumber: http://networkedblogs.com/2UeGm --> Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Read More
Hal tersebut mengemuka saat Raker lanjutan dengan Komisi VI yang membahas tentang APBN-P 2010, yang dpimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di ruang Rapat Komisi VI DPR, Senin (12/4).Idris Laena (F-PG) salah satu wakil Komisi VI DPR di Badan Anggaran mengatakan, APBN-P 2010 diprioritaskan dalam rangka untuk mengatasi adanya defisit anggaran, stabilitasi harga, kemudian rehabilitasi daerah-daerah bencana khususnya Sumatra Barat dan Jawa Barat.
Menurut Idris, dirinya mendukung diterbitkannya Inpres No. 1 tahun 2010 tentang pelaksanaan prioritas percepatan pembangunan. Melalui Inpres tersebut diharapkan meskipun dananya minim harus digunakan semaksimal mungkin. “Perdagangan harus menyusun program-program prioritas dari ke empat program tersebut,”katanya.
Senada dengan usulan Idris Laena, Martri Agoeng Anggota Fraksi PKS menyatakan perlu adanya prioritas utama dari ke empat prioritas-prioritas yang diusulkan oleh Kementrian Perdagangan. “Dari prioritas-prioritas tadi, harus dibuat yang lebih prioritas yang mana,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdangan Mari Eka mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa upaya agar program tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu dengan melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan, menetapkan jadual pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan pada kegiatan yang memperoleh alokasi dana yang cukup besar dan mempercepat proses pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan yang secara fisik telah selesai baik yang pelaksanaannya secara swakelola maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
Sumber: http://networkedblogs.com/2UeGm --> Wednesday, April 14th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Selasa, 13 April 2010
15 Bank Salurkan KUR Tahun 2010
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) memastikan sembilan bank lagi akan berpartisipasi menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2010.Bank tersebut antara lain BCA, BH, Bank Mega, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Jabar, dan Bank Nagari (bank pembangunan daerah Sumatra Barat).Dengan demikian, lembaga penyalur KUR pada 2010 akan berjumlah 15 bank.
Sebelumnya bank penyalur KUR ini berjumlah enam bank yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Tabungan Negara.Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan mengatakan selama ini jumlah bank penyalur KUR ini masih sedikit sehingga penyerapan kreditnya tidak maksimal.”Semakin banyak lembaga penyalur maka kredit yang tersalurkan akan semakin banyak,” katanya seusai menghadiri silaturahmi dengan Gerakan koperasi, kalangan usaha kecil menengah di Gedung Senbik Jabar, Rabu (9/12).
Kementerian Koperasi juga akan mengajak bank daerah agar mereka menyalurkan KUR, serta menghapus sejumlah aturan dan syarat yang menyulitkan akses kredit, seperti ketentuan debitur yang sebelumnya belum pernah memperoleh kredit.”Kami pastikan persyaratan akan lebih mudah, bank penyalur lebih banyak, dan bunga lebih rendah,” tegasnya. Pada tahun ini KUR, tersalur Rp 18 triliun.Dalam kesempatan berbeda, Menegkop menyatakan optimistis target penyaluran KUR Rp20 triliun pada tahun depan tercapai setelah 15 bank dan sejumlan lembaga keuangan mikro menyatakan siap menjadi peserta program itu. “Sebab, beberapa bank ada yang mampu menyalurkan hingga Rp3 triliun.”
“Ada 15 bank yang akan menjadi peserta, termasuk bank swasta besar. Ini yang membuat kami optimistis,” ungkap Sjarifuddin. Bank-bank ini setuju tidak mengenakan tambahan agunan untuk pinjaman kurang dari Rp5 juta.
Menteri juga mengungkapkan, Pemerintah akan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang memang diperuntukan bagi pelaku Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) mulai tahun awal 2010 nanti.
Pihaknya akan segera memutuskan penurunan tingkat suku bunga KUR sekitar 2% dalam waktu dekat sehingga diharapkan bisa mulai diberlakukan pada tahun 2010. “Kita akan bertemu bersama pihak perbankan untuk bahas lebih lanjut masalah penurunan bunga KUR. kemungkinan penurunannya berkisar 2 % dari 16 % ke level 14 %,” katanya.
Menurutnya bunga KUR saat ini yang mencapai 16 % dinilai banyak kalangan terutama pelaku KUMKM terlalu tinggi dan memberatkan. Untuk itu pihaknya akan memastikan penurunan suku bunga itu bisa berlangsung lebih cepat lagi.
“Akses KUR harus dipermudah karena memang pelaku KUMKM butuh keberpihakan. makanya hal-hal yang menghambat akan terus kita eliminir sehingga akses pelaku KUMKM terhadap perbankan juga bisa lebih mudah,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan mengharapkan, pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan keberadaan KUMKM di Jawa Barat karena jumlahnya yang besar dan memiliki potensi yang bagus.
Menurut dia, sekitar 64% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jabar disumbang sektor KUMKM dan 80% usaha yang ada di Jabar adalah pelaku KUMKM.
”Bila pemerintah pusat memfokuskan 20 persen perhatian terhadap KUMKM di Jabar, baik itu di sisi anggaran maupun bantuan lainnya, itu bisa menyelesaikan sekitar 20% juga masalah KUMKM di Indonesia,”katanya.
Wawan Hernawan, Kepala Dinas KUMKM Jawa Barat pada kesempatan itu mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan dana pada APBD untuk pengembangan KUMKM di Jabar pada 2010 sebesar Rp 23 miliar. 50% dari dana tersebut akan digunakan untuk bantuan langsung kepada KUMKM, tetapi Rp 2 miliar diantaranya akan digunakan untuk bantuan bunga bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, pemerintah sudah saatnya memberikan perhatian kepada pelaku UKM, mengingat sektor ini paling besar kontribusinya terhadap pemasukan provinsi. Sektor ini mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor usaha riil. Sektor UKM juga mendominasi usaha di Jawa Barat dengan jumlah mencapai 8,3 juta unit usaha dan mampu menyerap 88,54% total pekerja di Jawa Barat.
Pada acara tersebut juga diserahkan sertifikat halal kepada 416 pelaku KUMKM, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) kepada 300 pelaku, sertifikat merek untuk 50 pelaku KUMKM, serta diserahkan juga 3.350 unit kotak asongan, 200 unit becak toko (beto) dan 100 rombong (gerobak) sebagai bentuk bantuan untuk pemberdayaan pelaku KUMKM dan PKL di Jabar.
Sumber: http://diskumkm.jabarprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:15-bank-salurkan-kur-tahun-2010&catid=42:aktualita&Itemid=112
Senin, 12 April 2010
Pemerintah Siapkan Rp130 M untuk Koperasi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenneg KUKM) menyiapkan anggaran Rp130 miliar untuk 2.600 koperasi di seluruh provinsi di Tanah Air.
Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjamin Kredit Kemenneg KUKM Edi Setiawan, di Mamuju, Jumat (26/3), mengatakan, melalui program bantuan pengembangan koperasi di bidang pembiayaan, pihaknya menyiapkan dana bagi kelompok perempuan pelaku usaha mikro/koperasi untuk 1.500 kelompok usaha atau koperasi.
Selain itu, bantuan dana bagi pelaku usaha mikro/koperasi dengan jumlah kuota 1.100 kelompok usaha.
“Total pembiayaan yang akan kami kucurkan pada 2010 mencapai Rp130 miliar untuk 2.600 kelompok usaha atau masing-masing kelompok usaha mendapatkan bantuan Rp50 juta,” kata dia.
Edi menuturkan, pemberian bantuan ini sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha koperasi dan UMKM pada 33 provinsi di Indonesia termasuk Sulbar.
“Dana yang kami siapkan terbatas walaupun sesungguhnya sudah ada pemetaan bagi setiap provinsi, namun kami akan melayani lebih awal kelompok usaha yang mengajukan proposal lebih awal,” kata dia.
Mekanisme untuk mendapatkan bantuan tersebut, kata dia, kelompok usaha mengajukan kepada instansi koperasi di kabupaten/kota, kemudian diajukan ke pusat melalui Kemeneg KUKM.
“Dana yang dikucurkan akan dikirim langsung via rekening kelompok usaha yang mengajukan proposal,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat Darwin Yusuf berharap, kucuran dana yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kemeneg KUKM itu dapat dimaksimalkan oleh kelompok
usaha di daerah sehingga iklim usaha koperasi makin kondusif.
“Kami berharap, kelompok usaha/koperasi dapat memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya,” tuturnya.
**Sumber: http://www.majalah-koperasi.com --> Wednesday, April 7th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Read More
Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjamin Kredit Kemenneg KUKM Edi Setiawan, di Mamuju, Jumat (26/3), mengatakan, melalui program bantuan pengembangan koperasi di bidang pembiayaan, pihaknya menyiapkan dana bagi kelompok perempuan pelaku usaha mikro/koperasi untuk 1.500 kelompok usaha atau koperasi.Selain itu, bantuan dana bagi pelaku usaha mikro/koperasi dengan jumlah kuota 1.100 kelompok usaha.
“Total pembiayaan yang akan kami kucurkan pada 2010 mencapai Rp130 miliar untuk 2.600 kelompok usaha atau masing-masing kelompok usaha mendapatkan bantuan Rp50 juta,” kata dia.
Edi menuturkan, pemberian bantuan ini sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha koperasi dan UMKM pada 33 provinsi di Indonesia termasuk Sulbar.
“Dana yang kami siapkan terbatas walaupun sesungguhnya sudah ada pemetaan bagi setiap provinsi, namun kami akan melayani lebih awal kelompok usaha yang mengajukan proposal lebih awal,” kata dia.
Mekanisme untuk mendapatkan bantuan tersebut, kata dia, kelompok usaha mengajukan kepada instansi koperasi di kabupaten/kota, kemudian diajukan ke pusat melalui Kemeneg KUKM.
“Dana yang dikucurkan akan dikirim langsung via rekening kelompok usaha yang mengajukan proposal,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat Darwin Yusuf berharap, kucuran dana yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kemeneg KUKM itu dapat dimaksimalkan oleh kelompok
usaha di daerah sehingga iklim usaha koperasi makin kondusif.
“Kami berharap, kelompok usaha/koperasi dapat memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya,” tuturnya.
**Sumber: http://www.majalah-koperasi.com --> Wednesday, April 7th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Keharusan Pemerintah Berpihak ke Koperasi
Pemerintah harus berpihak dan melakukan penguatan pada koperasi agar tidak tergilas di dalam era perdagangan bebas seperti perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (CAFTA).
Sekretaris Induk Koperasi An Nisa Anna (Inkopan) Muawanah di Jakarta, Selasa (6/4), mengatakan, berkembangnya perjanjian perdagangan bebas seperti CAFTA dan segera menyusul dengan sejumlah negara lainnya seperti India, Eropa dan Australia jelas menjadi tantangan berat bagi koperasi agar tetap eksis.
“Saatnya pemerintah meningkatkan komitmen dan pemihakan dalam pembangunan ekonomi dengan mendorong koperasi agar mampu mandiri dan bertahan dalam waktu yang panjang,” katanya dalam Konsolidasi Nasional Koperasi An Nisa.
Inkopan merupakan perangkat layanan Muslimat NU dalam bidang ekonomi. Saat ini mereka telah memiliki 10 pusat koperasi di tingkat provinsi dan 23 lainnya sedang dalam rintisan. Sementara itu koperasi primer yang dimiliki saat ini telah mencapai 140 di tingkat kabupaten/kota dari Sabang sampai Merauke.
Menurut Ana, berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi di antaranya adalah persoalan kelembagaan dan administrasi keorganisasian, profesionalisme manajemen, permodalan, serta rendahnya akses pemasaran seperti dalam sektor agrobisnis, agroindustri dan kerajinan.
Karena itu, lanjut Ana, beberapa hal yang yang diperlukan oleh koperasi untuk meningkatkan daya saing adalah kemudahan pembiayaan, akses informasi yang lebih baik, serta bantuan praktik keterampilan.
Sementara itu Menkop dan UKM Syariefuddin Hasan menyatakan saat ini pihaknya tengah mencanangkan program penguatan koperasi di masing-masing provinsi atau kota yang nantinya diharapkan bisa terus tumbuh dan berkembang sehingga bisa memiliki unit bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi.
“Suatu saat, bisa lahir konglomerat koperasi di Indonesia yang memiliki bisnis unit dari hulu sampai hilir. Dengan jaringan luas ini, mereka akan memiliki akses permodalan, proses produksi dan pemasaran yang lebih baik,” kata Syarief.
Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM dengan Inkopan. Kerja sama itu akan meliputi delapan pusat koperasi dan dan 100 koperasi primer yang siap memenuhi persyaratan untuk mendapat program dana bantuan bergulir.
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com --> Wednesday, April 7th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Read More
Sekretaris Induk Koperasi An Nisa Anna (Inkopan) Muawanah di Jakarta, Selasa (6/4), mengatakan, berkembangnya perjanjian perdagangan bebas seperti CAFTA dan segera menyusul dengan sejumlah negara lainnya seperti India, Eropa dan Australia jelas menjadi tantangan berat bagi koperasi agar tetap eksis.
“Saatnya pemerintah meningkatkan komitmen dan pemihakan dalam pembangunan ekonomi dengan mendorong koperasi agar mampu mandiri dan bertahan dalam waktu yang panjang,” katanya dalam Konsolidasi Nasional Koperasi An Nisa.
Inkopan merupakan perangkat layanan Muslimat NU dalam bidang ekonomi. Saat ini mereka telah memiliki 10 pusat koperasi di tingkat provinsi dan 23 lainnya sedang dalam rintisan. Sementara itu koperasi primer yang dimiliki saat ini telah mencapai 140 di tingkat kabupaten/kota dari Sabang sampai Merauke.
Menurut Ana, berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi di antaranya adalah persoalan kelembagaan dan administrasi keorganisasian, profesionalisme manajemen, permodalan, serta rendahnya akses pemasaran seperti dalam sektor agrobisnis, agroindustri dan kerajinan.
Karena itu, lanjut Ana, beberapa hal yang yang diperlukan oleh koperasi untuk meningkatkan daya saing adalah kemudahan pembiayaan, akses informasi yang lebih baik, serta bantuan praktik keterampilan.
Sementara itu Menkop dan UKM Syariefuddin Hasan menyatakan saat ini pihaknya tengah mencanangkan program penguatan koperasi di masing-masing provinsi atau kota yang nantinya diharapkan bisa terus tumbuh dan berkembang sehingga bisa memiliki unit bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi.
“Suatu saat, bisa lahir konglomerat koperasi di Indonesia yang memiliki bisnis unit dari hulu sampai hilir. Dengan jaringan luas ini, mereka akan memiliki akses permodalan, proses produksi dan pemasaran yang lebih baik,” kata Syarief.
Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM dengan Inkopan. Kerja sama itu akan meliputi delapan pusat koperasi dan dan 100 koperasi primer yang siap memenuhi persyaratan untuk mendapat program dana bantuan bergulir.
Sumber: http://www.majalah-koperasi.com --> Wednesday, April 7th, 2010 | Posted by Dinul Husnan
Sabtu, 10 April 2010
Wawancara Dengan Manajer Program Asia Rabobank Foundation
Berangkat dari pengalaman Rabobank mengentaskan kehidupan petani di negeri Belanda sejak 1898, Rabobank Foundation kini menjadi salah satu pilar utama bank tersebut dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan
Berdiri pada 1973, Rabobank Foundation memfokuskan aktivitasnya pada keuangan mikro, pengembangan rantai pemasok, dan pengembangan koperasi di pedesaan. Prinsip koperasi dipilih, karena lembaga ini percaya bahwa pemberdayaan ekonomi lemah tidak hanya butuh dukungan finansial. Satu paket program yang terintegrasi dan terencana baik merupakan fondasi pemberdayaan itu. Mereka menyebut dukungan terintegrasi itu sebagai platform supply chain .
Kepada wartawan Republika , Palupi Annisa Auliani , Manajer Program Asia Rabobank Foundation, IJ van der Velden, berbagi pandangan mengenai pemberdayaan petani melalui koperasi ini. Berikut petikannya.
Sebelumnya kita sudah mendengar model Grameen Bank untuk pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan berbasis kelompok. Bagaimana perbandingan model tersebut dengan apa yang dikembangkan Rabobank Foundation?
Saya mulai dengan persamaan di antara keduanya terlebih dahulu. Rabobank didirikan oleh petani, karena mereka tak bisa mendapat akses perbankan sejak ratusan tahun lalu. Yang mereka lakukan adalah dengan mengorganisasikan diri mereka sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Petani yang membutuhkan dana untuk mengelola lahan mendapat bantuan dana dari petani lain yang kondisi keuangannya lebih baik. Itu model pembiayaan mandiri dalam kelompok petani. Di Grameen, orang-orang miskin juga terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka membangun solidaritas kelompok, sehingga ketika ada anggota kelompok yang tak bisa mengembalikan pinjaman maka anggota kelompok yang lain akan memastikan pinjaman itu terbayar. Itulah persamaan Rabobank sebagai koperasi dan Grameen Bank.
Oke , apa yang kemudian berbeda dari kedua model ini?
Pada model koperasi dari Rabobank, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban. Mereka memiliki suara untuk menentukan kebijakan internal organisasi. Keputusan tertinggi diambil suatu dewan anggota. Di Grameen, kebijakan yang diberlakukan dibuat oleh manajemen organisasi, bukan oleh anggota. Pembuatan kebijakan seperti halnya pada perusahaan biasa. Satu lagi, keuntungan usaha dalam model Rabobank ini dibagi kepada seluruh anggota. Sebab, prinsip koperasi adalah melayani anggotanya. Tapi anggota hanya akan mendapat pelayanan terbaik ketika mereka bisa memberikan produk dengan kualitas bagus dan fungsi organisasi berjalan baik.
Sedangkan di Grameen, tidak ada pembagian keuntungan untuk anggota mereka. Bisa saja Grameen berinvestasi di perusahaan telekomunikasi dan sebagainya, tetapi keuntungan yang didapat masuk ke perusahaan. Ini perbedaan yang penting. Karena di model kami, surplus kembali ke anggota sebagai pemilik organisasi. Di Grameen, alokasi surplus diputuskan manajemen.
Ada banyak koperasi dan model yang serupa dengan yang dikembangkan Rabobank Foundation. Apa yang beda dari Rabobank Foundation ini?
Yang membedakan adalah kami melakukan penjajakan yang sangat baik. Kami tak akan mendukung sebuah organisasi atau kelompok jika kami tak benar-benar yakin akan potensinya untuk bisa berkelanjutan secara mandiri. Kami bukan sekadar ada untuk suatu kelompok dalam hitungan sepuluh tahun, misalnya. Tapi kami mendorong mereka, mendorong kelompok ini untuk bisa terus berkegiatan tanpa ada dukungan kami lagi nantinya.
Perbedaan lainnya, kami punya pengetahuan yang sangat baik tentang perbankan, pembiayaan agrikultural, dan tentu saja prinsip koperasi. Kami menyediakan paket dukungan lengkap, tak hanya memberikan bantuan uang. Kami menyediakan dukungan teknik kepada petani untuk meningkatkan kualitas produk, produktivitas, akses ke pasar dengan harga baik, capacity building untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan uang maupun organisasi.
Apa yang spesifik dari dukungan Rabobank Foundation itu, karena organisasi lain juga melakukannya ?
Penjajakan yang sangat bagus adalah kuncinya. Tidak semua lembaga pendukung bisa bekerja bersama kami (dalam membantu koperasi). Rencana yang sangat detail harus dibuat, baik oleh kelompok petani maupun lembaga-lembaga pendukung yang bekerja sama di sini. Rencana detail sudah memuat tujuan, aktivitas, dan performa indikator. Jika hasil kegiatan tak sesuai dengan rencana tersebut, maka pinjaman dana dihentikan.
Masih ada lagi yang beda dari model ini?
Oh iya, ada satu hal lagi yang menjadi pembeda, meskipun dibandingkan dengan Grameen Bank. Di model koperasi seperti ini, orang harus memiliki tabungan sekecil apa pun nominalnya untuk bisa mendapat pinjaman. Sementara di model Grameen, tanpa menabung orang tetap bisa mendapat pinjaman. Menurut kami, menabung adalah hal yang sangat penting. Menabung lebih penting daripada mendapat pinjaman. Meskipun miskin, orang harus menabung walaupun dengan jumlah sangat kecil.
Bagaimana bentuk dukungan lengkap yang diberikan Rabobank Foundation?
Kami berikan contoh koperasi-koperasi yang sudah bekerja sama dengan kami. Belanda adalah produsen produk susu. Kami berikan dukungan dari konsultan internasional untuk mendukung koperasi susu di sini. Juga kami berikan dukungan kerja sama dengan koperasi kelompok produk sejenis, pembeli, lembaga riset, dan input supplier . Kami menyebutnya sebagai platform supply chain yang bekerja secara terintegrasi.
Banyak yang meragukan itikad dari lembaga pembiayaan asing yang masuk ke sektor mikro Indonesia, karena tidak ada pemberdayaan yang signifikan. Bagaimana pendapat Anda?
Bagi kami yang harus dilihat adalah kebijakan yang dilakukan dalam pembiayaan mikro ini. Tapi, dukungan pembiayaan Rabobank Foundation bukanlah tren semata. Karena kami sudah melakukannya lebih dari 35 tahun. Ini bukan tren. Kami sangat yakin pada kesuksesan model kami, yang sangat berperan dalam pemberdayaan.
Menurut saya, pembiayaan mikro kebanyakan sudah dikomersialkan. Bank komersial memberikan pinjaman tidak dengan bunga yang rendah dan memberikan bantuan ke usaha dengan perkembangan yang beragam, dan bukan berbasis keanggotaan. Sementara model yang kami tawarkan adalah berbasis komunitas. Semua keuntungan yang didapat akan kembali ke komunitas itu, bukan kembali ke lembaga yang memberikan pembiayaan mikro atau hanya dalam bentuk pembagian keuntungan.
Apakah budaya lokal bisa menjadi kendala dalam pengembangan model pemberdayaan mikro berbasis komunitas semacam ini?
Saya tidak melihat ada masalah dengan budaya, tapi memang ada perbedaan yang besar. Amerika, misalnya, budayanya sangat kuat dalam menabung dan kredit koperasi. Di Indonesia dan negara-negara Asia seperti Filipina, banyak koperasi yang tumbuh.
Tapi di Afrika, ada perbedaan pertumbuhan. Bagi kami, situasi di Afrika lebih sulit untuk bekerja. Karena di Afrika banyak sekali pemberi bantuan dana yang berdampak pada sikap penduduk Afrika dalam mengelola pinjaman. Pengembalian pembayaran di Afrika relatif lebih rendah, karena mereka terbiasa mendapat bantuan.
Situasi di Afrika itu terkait juga dengan masalah kesadaran filosofis. Kami percaya pada institusi yang berkelanjutan, karena kami tidak akan memberikan dukungan terus-menerus dalam 10 atau 15 tahun mendatang. Kami hanya ada untuk membawa suatu institusi dari satu level ke level berikutnya, kemudian kami akan melepaskannya untuk survive berbekal proses selama program pendampingan tersebut.
Berapa lama biasanya program Rabobank Foundation ini memberikan bantuan dan pendampingan ?
Pada umumnya program berjalan 3-5 tahun, setelah itu organisasi komunitas tersebut biasanya sudah bisa melanjutkan usahanya sendiri.
Jika dalam 3-5 tahun ternyata koperasi itu tak bisa survive ?
Kalau memang ada alasan yang kuat, seperti situasi eksternal atau bencana alam, kami akan mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan pendampingan dan bantuan. Tapi kalau kegagalan survive itu karena manajemen yang buruk, cut . Fraud, quit directly .
Menurut Anda apakah pola pembiayaan mikro seperti Rabobank Foundation dan Grameen Bank ini bisa menjadi alternatif solusi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah?
Menurut saya kedua model itu bisa menjadi alternatif yang mendukung pembangunan sebuah negara berkembang. Institusi pembiayaan mikro akan mengisi kesenjangan yang selama ini tak terisi oleh bank konvensional. Karena bank konvensional sejauh ini tidak memiliki model dan produk yang tepat untuk melayani kalangan mikro. Satu-satunya jalan bagi bank konvensional jika benar-benar ingin melayani kalangan miskin adalah harus mengembangkan metodologi untuk pinjaman berkelompok.
Rencana strategis untuk Indonesia?
Strategi kami di tahun-tahun mendatang adalah kami akan fokus di area Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Bagaimana pun Indonesia adalah negara yang sangat besar secara geografis. Kami bekerja dengan mitra strategis dalam jumlah terbatas untuk menjangkau petani dalam jumlah besar. Karenanya, kami menggandeng penyedia dukungan teknik yang bagus untuk mendampingi banyak kelompok kecil petani.
Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, kami juga bekerja sama dengan banyak klien perbankan dan juga klien perusahaan dengan kompetensi tertentu sebagai penanggung jawab suatu usaha dalam rantai suplai yang berkelanjutan. Kami percaya, kalau kita punya proyek yang didukung keseluruhan rantai suplai tersebut, kita akan lebih sukses.
Ngomong-ngomong , apa yang membuat Anda berminat terjun di bidang pemberdayaan petani berbasis koperasi ini?
Rabobank Foundation menawarkan kesempatan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan skala internasional dan kapasitas yang komprehensif serta unik. Juga dengan adanya akses terhadap pengetahuan dan kapasitas dari Rabobank Grup.
B I O D A T A
IJ van der Velden
Pendidikan:
S2 Ekonomi Internasional, Universitas Utrecht, Belanda
Pekerjaan:
Manajer Program Asia Rabobank Foundation (2007-sekarang). Di jabatan ini, ia membawahi sejumlah negara: India, Indonesia, Sri Lanka, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Laos.
Bunga Lebih Rasional
Selama berbincang dengan Republika , IJ van der Velden didampingi Presiden Direktur dan CEO Rabobank International Indonesia, Henk G Mulder. Bersamanya juga ada Project Officer Rabobank International Indonesia, Hartawan Indriadi.
Di sela wawancara, Henk berpendapat, tidak adanya keberlanjutan pada pembiayaan mikro secara umum adalah karena biasanya bank komersial memberikan pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi. Alasannya, sektor ini berisiko tinggi. Memang, model seperti ini akan sangat membantu seseorang di awal usaha, tapi tak bisa untuk sebuah kegiatan jangka panjang yang berkelanjutan. ”Karena bunganya yang tinggi sehingga mereka tidak tumbuh.” kata Henk.
Ini sangat berbeda dengan model yang dikembangkan Rabobank Foundation. Selain memberikan pembiayaan dengan bunga rasional, lembaga ini juga memberikan perlindungan dalam hal harga kepada para petani, bagaimana membangun kemandirian, dan cara membangun relasi dengan pelaku pasar. ”Tak hanya memberikan donasi dan akses ke perbankan, model ini juga mengembangkan rantai pasokan yang melibatkan pula ketersediaan jaringan pembeli dan dukungan teknis,” kata Henk.
Sumber : Harian Republika Senin 5 April 2010.
Read More
Berdiri pada 1973, Rabobank Foundation memfokuskan aktivitasnya pada keuangan mikro, pengembangan rantai pemasok, dan pengembangan koperasi di pedesaan. Prinsip koperasi dipilih, karena lembaga ini percaya bahwa pemberdayaan ekonomi lemah tidak hanya butuh dukungan finansial. Satu paket program yang terintegrasi dan terencana baik merupakan fondasi pemberdayaan itu. Mereka menyebut dukungan terintegrasi itu sebagai platform supply chain .Kepada wartawan Republika , Palupi Annisa Auliani , Manajer Program Asia Rabobank Foundation, IJ van der Velden, berbagi pandangan mengenai pemberdayaan petani melalui koperasi ini. Berikut petikannya.
Sebelumnya kita sudah mendengar model Grameen Bank untuk pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan berbasis kelompok. Bagaimana perbandingan model tersebut dengan apa yang dikembangkan Rabobank Foundation?
Saya mulai dengan persamaan di antara keduanya terlebih dahulu. Rabobank didirikan oleh petani, karena mereka tak bisa mendapat akses perbankan sejak ratusan tahun lalu. Yang mereka lakukan adalah dengan mengorganisasikan diri mereka sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Petani yang membutuhkan dana untuk mengelola lahan mendapat bantuan dana dari petani lain yang kondisi keuangannya lebih baik. Itu model pembiayaan mandiri dalam kelompok petani. Di Grameen, orang-orang miskin juga terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka membangun solidaritas kelompok, sehingga ketika ada anggota kelompok yang tak bisa mengembalikan pinjaman maka anggota kelompok yang lain akan memastikan pinjaman itu terbayar. Itulah persamaan Rabobank sebagai koperasi dan Grameen Bank.
Oke , apa yang kemudian berbeda dari kedua model ini?
Pada model koperasi dari Rabobank, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban. Mereka memiliki suara untuk menentukan kebijakan internal organisasi. Keputusan tertinggi diambil suatu dewan anggota. Di Grameen, kebijakan yang diberlakukan dibuat oleh manajemen organisasi, bukan oleh anggota. Pembuatan kebijakan seperti halnya pada perusahaan biasa. Satu lagi, keuntungan usaha dalam model Rabobank ini dibagi kepada seluruh anggota. Sebab, prinsip koperasi adalah melayani anggotanya. Tapi anggota hanya akan mendapat pelayanan terbaik ketika mereka bisa memberikan produk dengan kualitas bagus dan fungsi organisasi berjalan baik.
Sedangkan di Grameen, tidak ada pembagian keuntungan untuk anggota mereka. Bisa saja Grameen berinvestasi di perusahaan telekomunikasi dan sebagainya, tetapi keuntungan yang didapat masuk ke perusahaan. Ini perbedaan yang penting. Karena di model kami, surplus kembali ke anggota sebagai pemilik organisasi. Di Grameen, alokasi surplus diputuskan manajemen.
Ada banyak koperasi dan model yang serupa dengan yang dikembangkan Rabobank Foundation. Apa yang beda dari Rabobank Foundation ini?
Yang membedakan adalah kami melakukan penjajakan yang sangat baik. Kami tak akan mendukung sebuah organisasi atau kelompok jika kami tak benar-benar yakin akan potensinya untuk bisa berkelanjutan secara mandiri. Kami bukan sekadar ada untuk suatu kelompok dalam hitungan sepuluh tahun, misalnya. Tapi kami mendorong mereka, mendorong kelompok ini untuk bisa terus berkegiatan tanpa ada dukungan kami lagi nantinya.
Perbedaan lainnya, kami punya pengetahuan yang sangat baik tentang perbankan, pembiayaan agrikultural, dan tentu saja prinsip koperasi. Kami menyediakan paket dukungan lengkap, tak hanya memberikan bantuan uang. Kami menyediakan dukungan teknik kepada petani untuk meningkatkan kualitas produk, produktivitas, akses ke pasar dengan harga baik, capacity building untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan uang maupun organisasi.
Apa yang spesifik dari dukungan Rabobank Foundation itu, karena organisasi lain juga melakukannya ?
Penjajakan yang sangat bagus adalah kuncinya. Tidak semua lembaga pendukung bisa bekerja bersama kami (dalam membantu koperasi). Rencana yang sangat detail harus dibuat, baik oleh kelompok petani maupun lembaga-lembaga pendukung yang bekerja sama di sini. Rencana detail sudah memuat tujuan, aktivitas, dan performa indikator. Jika hasil kegiatan tak sesuai dengan rencana tersebut, maka pinjaman dana dihentikan.
Masih ada lagi yang beda dari model ini?
Oh iya, ada satu hal lagi yang menjadi pembeda, meskipun dibandingkan dengan Grameen Bank. Di model koperasi seperti ini, orang harus memiliki tabungan sekecil apa pun nominalnya untuk bisa mendapat pinjaman. Sementara di model Grameen, tanpa menabung orang tetap bisa mendapat pinjaman. Menurut kami, menabung adalah hal yang sangat penting. Menabung lebih penting daripada mendapat pinjaman. Meskipun miskin, orang harus menabung walaupun dengan jumlah sangat kecil.
Bagaimana bentuk dukungan lengkap yang diberikan Rabobank Foundation?
Kami berikan contoh koperasi-koperasi yang sudah bekerja sama dengan kami. Belanda adalah produsen produk susu. Kami berikan dukungan dari konsultan internasional untuk mendukung koperasi susu di sini. Juga kami berikan dukungan kerja sama dengan koperasi kelompok produk sejenis, pembeli, lembaga riset, dan input supplier . Kami menyebutnya sebagai platform supply chain yang bekerja secara terintegrasi.
Banyak yang meragukan itikad dari lembaga pembiayaan asing yang masuk ke sektor mikro Indonesia, karena tidak ada pemberdayaan yang signifikan. Bagaimana pendapat Anda?
Bagi kami yang harus dilihat adalah kebijakan yang dilakukan dalam pembiayaan mikro ini. Tapi, dukungan pembiayaan Rabobank Foundation bukanlah tren semata. Karena kami sudah melakukannya lebih dari 35 tahun. Ini bukan tren. Kami sangat yakin pada kesuksesan model kami, yang sangat berperan dalam pemberdayaan.
Menurut saya, pembiayaan mikro kebanyakan sudah dikomersialkan. Bank komersial memberikan pinjaman tidak dengan bunga yang rendah dan memberikan bantuan ke usaha dengan perkembangan yang beragam, dan bukan berbasis keanggotaan. Sementara model yang kami tawarkan adalah berbasis komunitas. Semua keuntungan yang didapat akan kembali ke komunitas itu, bukan kembali ke lembaga yang memberikan pembiayaan mikro atau hanya dalam bentuk pembagian keuntungan.
Apakah budaya lokal bisa menjadi kendala dalam pengembangan model pemberdayaan mikro berbasis komunitas semacam ini?
Saya tidak melihat ada masalah dengan budaya, tapi memang ada perbedaan yang besar. Amerika, misalnya, budayanya sangat kuat dalam menabung dan kredit koperasi. Di Indonesia dan negara-negara Asia seperti Filipina, banyak koperasi yang tumbuh.
Tapi di Afrika, ada perbedaan pertumbuhan. Bagi kami, situasi di Afrika lebih sulit untuk bekerja. Karena di Afrika banyak sekali pemberi bantuan dana yang berdampak pada sikap penduduk Afrika dalam mengelola pinjaman. Pengembalian pembayaran di Afrika relatif lebih rendah, karena mereka terbiasa mendapat bantuan.
Situasi di Afrika itu terkait juga dengan masalah kesadaran filosofis. Kami percaya pada institusi yang berkelanjutan, karena kami tidak akan memberikan dukungan terus-menerus dalam 10 atau 15 tahun mendatang. Kami hanya ada untuk membawa suatu institusi dari satu level ke level berikutnya, kemudian kami akan melepaskannya untuk survive berbekal proses selama program pendampingan tersebut.
Berapa lama biasanya program Rabobank Foundation ini memberikan bantuan dan pendampingan ?
Pada umumnya program berjalan 3-5 tahun, setelah itu organisasi komunitas tersebut biasanya sudah bisa melanjutkan usahanya sendiri.
Jika dalam 3-5 tahun ternyata koperasi itu tak bisa survive ?
Kalau memang ada alasan yang kuat, seperti situasi eksternal atau bencana alam, kami akan mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan pendampingan dan bantuan. Tapi kalau kegagalan survive itu karena manajemen yang buruk, cut . Fraud, quit directly .
Menurut Anda apakah pola pembiayaan mikro seperti Rabobank Foundation dan Grameen Bank ini bisa menjadi alternatif solusi pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah?
Menurut saya kedua model itu bisa menjadi alternatif yang mendukung pembangunan sebuah negara berkembang. Institusi pembiayaan mikro akan mengisi kesenjangan yang selama ini tak terisi oleh bank konvensional. Karena bank konvensional sejauh ini tidak memiliki model dan produk yang tepat untuk melayani kalangan mikro. Satu-satunya jalan bagi bank konvensional jika benar-benar ingin melayani kalangan miskin adalah harus mengembangkan metodologi untuk pinjaman berkelompok.
Rencana strategis untuk Indonesia?
Strategi kami di tahun-tahun mendatang adalah kami akan fokus di area Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Bagaimana pun Indonesia adalah negara yang sangat besar secara geografis. Kami bekerja dengan mitra strategis dalam jumlah terbatas untuk menjangkau petani dalam jumlah besar. Karenanya, kami menggandeng penyedia dukungan teknik yang bagus untuk mendampingi banyak kelompok kecil petani.
Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, kami juga bekerja sama dengan banyak klien perbankan dan juga klien perusahaan dengan kompetensi tertentu sebagai penanggung jawab suatu usaha dalam rantai suplai yang berkelanjutan. Kami percaya, kalau kita punya proyek yang didukung keseluruhan rantai suplai tersebut, kita akan lebih sukses.
Ngomong-ngomong , apa yang membuat Anda berminat terjun di bidang pemberdayaan petani berbasis koperasi ini?
Rabobank Foundation menawarkan kesempatan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan skala internasional dan kapasitas yang komprehensif serta unik. Juga dengan adanya akses terhadap pengetahuan dan kapasitas dari Rabobank Grup.
B I O D A T A
IJ van der Velden
Pendidikan:
S2 Ekonomi Internasional, Universitas Utrecht, Belanda
Pekerjaan:
Manajer Program Asia Rabobank Foundation (2007-sekarang). Di jabatan ini, ia membawahi sejumlah negara: India, Indonesia, Sri Lanka, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Laos.
Bunga Lebih Rasional
Selama berbincang dengan Republika , IJ van der Velden didampingi Presiden Direktur dan CEO Rabobank International Indonesia, Henk G Mulder. Bersamanya juga ada Project Officer Rabobank International Indonesia, Hartawan Indriadi.
Di sela wawancara, Henk berpendapat, tidak adanya keberlanjutan pada pembiayaan mikro secara umum adalah karena biasanya bank komersial memberikan pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi. Alasannya, sektor ini berisiko tinggi. Memang, model seperti ini akan sangat membantu seseorang di awal usaha, tapi tak bisa untuk sebuah kegiatan jangka panjang yang berkelanjutan. ”Karena bunganya yang tinggi sehingga mereka tidak tumbuh.” kata Henk.
Ini sangat berbeda dengan model yang dikembangkan Rabobank Foundation. Selain memberikan pembiayaan dengan bunga rasional, lembaga ini juga memberikan perlindungan dalam hal harga kepada para petani, bagaimana membangun kemandirian, dan cara membangun relasi dengan pelaku pasar. ”Tak hanya memberikan donasi dan akses ke perbankan, model ini juga mengembangkan rantai pasokan yang melibatkan pula ketersediaan jaringan pembeli dan dukungan teknis,” kata Henk.
Sumber : Harian Republika Senin 5 April 2010.
“Kalau Tidak Jalankan Baitul Maal, Jangan Pakai Nama BMT!”
Banyaknya BMT yang belum menjalankan fungsi Baitul Maal mendorong ICMI Pusat bersama BMT-BMT pada tahun 2002 lalu mendirikan LAZNAS BMT sebagai institusi yang mensertifikasi dan memayungi Baitul Maal BMT. Kesadaran pengurus BMT untuk menjalankan kesempurnaan konsep BMT perlu terus didorong dan dipicu. Karena banyak pengurus BMT yang tenggelam keasyikan di sektor bisnis semata dan kelupaan mengurus fungsi sosial dan ruhiyyah ummat.”Kalau BMT tidak menjalankan divisi baitul maal, lebih baik jangan pakai nama BMT” pinta Baihaqi Abdul Madjid didepan pengelola BMT se-Sumatera Barat pertengahan Maret lalu di Padang.Kalau ada BMT-BMT yang telah beroperasi tetapi tidak menjalankan fungsi Baitul Maal-nya maka lebih baik jangan pakai nama BMT, pakai saja nama BT atau nama yang lainnya. Atau kalau niat mendirikan BMT hanya untuk cari uang saja, maka lebih baik jangan dengan mendirikan BMT, dirikan saja koperasi simpan pinjam atau sekalian Bank. Karena konsep BMT ya harus berjalan kedua sistem dan fungsinya secara seimbang. Tidak boleh timpang dan hanya ngambil satu fungsi saja. Kalau pengurus BMT hanya menjalankan fungsi Baitul Tamwil, yang enak saja karena ada uang, dia sama saja dengan Bani Israil yang hanya mengamalkan ajaran Taurat yang senang dihatinya.
Hal diatas dipaparkan Baihaqi Abdul Madjid, direktur LAZNAS BMT dihadapan 20-an peserta orientasi dan pelatihan pengelola program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) melalui lembaga keuangan mikro syariah BMT se-provinsi Sumatera Barat pada pertengahan bulan Maret lalu di Aula kantor BMT Kube Sejahtera 050, Koto Tangah, Padang.
Selain itu, Baihaqi juga menjelaskan bahwa program Askesos melalui LKMS BMT yang telah berjalan ditahun keempat kerjasama LAZNAS BMT dengan Depsos sebenarnya merupakan program yang sangat mulia, yang sangat pantas BMT dapat menjalankan program ini dengan baik. Karena inti dari program ini adalah untuk memproteksi keadaan darurat sosial bagi banyak anggotanya dari kalangan masyarakat bawah yang mendadak tidak bisa mendapatkan penghasilan karena sakit atau meninggal. Bagi BMT-BMT program ini dapat dimanfaatkan untuk menset up kelembagaan fungi Baitul Maal BMT dan memulai menjalankannya kegiatan sosial.
Popularity: 40% [?]
Sumber: http://bmt-link.co.id/%E2%80%9Ckalau-bmt-tidak-jalankan-fungsi-baitul-maal-jangan-pakai-nama-bmt%E2%80%9D/
Submitted by admin on April 6, 2010 – 3:55 pm
Langganan:
Postingan (Atom)
