Rupiah Bisa Melemah ke 9.000/US$

Rupiah Bisa Melemah ke 9.000/US$

VIVAnews - Nilai tukar rupiah di pasar spot antarbank Jakarta diprediksi akan mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada transaksi menjelang akhir pekan ini, Kamis, 26 Agustus 2010.

Menurut Aruman, dealer valas PT Bank Mutiara Tbk, sentimen negatif rupiah pada transaksi hari ini lebih terpicu meningkatnya permintaan dolar AS menjelang akhir bulan ini. "Tapi hal ini hanya bersifat wajar, di mana ada permintaan dari korporat menjelang tutup bulan," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta, hari ini.

Sedangkan pelemahan mata uang regional terhadap dolar AS yang tidak terlalu tajam, kata dia, tidak terlalu berpengaruh signifikan ke kurs rupiah. "Namun, kalau mata uang asing terus melemah terhadap dolar AS, bisa mendorong rupiah melemah kembali ke level 9.000 per dolar AS," tutur Aruman.

Pada saat dibuka pagi tadi, Aruman mengatakan rupiah melemah ke level 8.980-8.985 per dolar AS.

Berdasarkan data transaksi di Bloomberg hari ini pukul 08.45 WIB, mata uang nasional itu bergerak di posisi 8.987 per dolar AS. Sedangkan pada penutupan Rabu 25 Agustus 2010, di pasar spot antarbank Jakarta, mata uang lokal itu berakhir pada posisi 8.976 per dolar AS.

Sementara itu, menurut data kurs tengah mata uang asing Bank Indonesia kemarin, rupiah bertengger di level 8.976 per dolar AS dari perdagangan sehari sebelumnya yang berakhir di posisi 8.974 per dolar AS.

Sumber: Yahoo News, By Antique - Kamis, 26 Agustus 2010

Read More

Redemoninasi Ditolak Masuk RUU Mata Uang

Redemoninasi Ditolak Masuk RUU Mata Uang

VIVAnews - Usul Bank Indonesia memasukkan rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang uang rupiah pada RUU Mata Uang ditolak mentah-mentah oleh pemerintah dan DPR.

Penolakan tersebut merupakan kesimpulan rapat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Mata Uang.  Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis usai rapat menuturkan, redenominasi tidak perlu dimasukkan karena dianggap belum perlu. "Nanti justru akan membuat kekhawatiran bagi masyarakat karena pengalaman terdahulu," kata dia di Komisi XI, Kamis 26 Agustus 2010.

Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa pemerintah menganggap juga tidak perlu mengusulkan redenominasi, karena kajian soal redenominasi masih ada di Bank Indonesia. "Kami belum menerima (hasil kajian redemoniasi), posisinya masih di Bank Indonesia," ujar Agus.

Tentunya, bagaimana bentuknya dan akan seperti apa nanti, pemerintah belum bisa berpendapat. "Kalau ditanya sekarang, tidak ada. Dan kalau mau dimasukkan tidak boleh masuk, karena kami belum tahu barangnya akan seperti apa."

Sumber:  Yahoo. News, By Antique, Agus Dwi Darmawan - Kamis, 26 Agustus

Read More

Malaysia Raup Dana Besar dari Bisnis Bank RI

Malaysia Raup Dana Besar dari Bisnis Bank RI

VIVAnews - Buntut penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia oleh Polisi Laut Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, 13 Agustus 2010 memicu memanasnya kembali hubungan Indonesia dan Malaysia. Aksi demonstrasi pun marak sejak awal pekan ini di Jakarta.
Namun, merebaknya aksi unjuk rasa itu direspons oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, dengan melontarkan pernyataan paling keras sejak aksi demonstrasi itu kian marak. Bahkan, Malaysia siap mengeluarkan saran-saran perjalanan (travel advisory) kepada warganya berhati-hati ke Indonesia.
Meski demikian, di sektor bisnis, Malaysia sudah cukup jauh melangkah ke Indonesia. Malaysia telah merambah ke berbagai sektor bisnis strategis di Indonesia, mulai sektor telekomunikasi, perminyakan, perkebunan, perbankan, penerbangan, dan berbagai sektor bisnis lainnya.
Mereka memanfaatkan pasar Indonesia yang cukup besar. Jumlah penduduk 237 juta jiwa merupakan target besar untuk menjaring keuntungan dari negeri ini, ketimbang jumlah penduduk Malaysia yang hanya 27 juta jiwa.
Tengok saja di bisnis perbankan. Di Indonesia, dua bank papan atas dikuasai oleh Malaysia, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank International Indonesia Tbk (BII). Dua bank ini masuk 10 besar bank di Indonesia, bahkan CIMB berada di peringkat lima dari sisi aset.
CIMB Niaga misalnya. Berdasarkan data laporan keuangan per 30 Juni 2010, aset bank milik perusahaan Malaysia melejit menjadi Rp126,33 triliun. Padahal, pada akhir 2007, aset Bank CIMB Niaga baru mencapai Rp93,79 triliun.
Selama periode itu, Bank CIMB Niaga mampu menghimpun simpanan dari nasabah senilai Rp106,17 triliun hingga akhir Juni 2010. Sedangkan, CIMB Niaga meraup laba Rp1,1 triliun hanya dalam semester I 2010.
Selain CIMB Niaga, perusahaan jasa keuangan Malaysia juga memiliki BII. Bank bekas milik Grup Sinar Mas ini memiliki dana pihak ketiga Rp48 triliun dan aset Rp61 triliun pada akhir 2009. BII memiliki 261 kantor di Indonesia.
Jika ditotal, aset CIMB Niaga dan BII mencapai Rp187 triliun. Jumlah ini memang masih kalah dibandingkan dengan aset bank yang dikendalikan pemerintah atau pengusaha nasional, seperti Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI.
***
Masuknya Malaysia ke bisnis perbankan Indonesia itu bermula dari kebijakan pemerintah membuka keran bagi investor asing untuk membeli bank-bank yang dikuasai oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Itu berawal pada November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), atau dikenal sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), Malaysia, mengakuisisi mayoritas saham PT Bank Niaga Tbk (BNGA) dari BPPN.
Sebelumnya, selama beberapa waktu, pemerintah Republik Indonesia pernah menjadi pemegang saham mayoritas Bank Niaga saat terjadinya krisis keuangan di akhir 1990-an.
Selanjutnya, pada Agustus 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group. Langkah itu merupakan bagian dari reorganisasi
internal untuk mengonsolidasi kegiatan anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal banking.
Pada transaksi terpisah, Khazanah, pemilik saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada 30 September 2005. Tiga tahun kemudian, seluruh kepemilikan saham Lippo Bank berpindah tangan ke CIMB Group pada 28 Oktober 2008.
Guna mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), sebagai pengendali Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan Lippo Bank sejak 2007, Khazanah pun memandang penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh.
Penggabungan dua bank pun terealisasi dan merupakan merger pertama di Indonesia terkait kebijakan SPP. Pada Mei 2008, nama Bank Niaga berubah menjadi Bank CIMB Niaga. Bergabungnya Lippo Bank ke dalam Bank CIMB Niaga itu diklaim sebagai lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara.
Akan halnya BII, juga dilepas oleh BPPN kepada konsorsium Sorak pada Desember 2003. Konsorsium Sorak terdiri dari Asia Financial Holdings Pte. Ltd, Kookmin Bank, ICB Financial Group Holdings Ltd dan Barclays Bank PLC.
Namun, pada 30 September 2008, 55,51 persen saham Sorak diambilalih oleh Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank adalah salah satu grup bisnis perbankan besar di Malaysia. (hs)

Sumber: Yahoo News,  By Arinto Tri Wibowo - Kamis, 26 Agustus 2010

Read More

Bank Ramai-ramai Tolak Fee OJK

Bank Ramai-ramai Tolak Fee OJK

VIVAnews - Perbankan bakal beramai-ramai menolak biaya (fee) pengawasan yang direncanakan dipungut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Alasannya, bank telah dibebani untuk membayar premi di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan juga membayar pajak.

Menurut Ketua Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas), Sigit Pramono, bank memilih untuk tetap diawasi, namun tidak perlu membayar fee.

"Perbankan keberatan dikenai tambahan beban biaya," ujar Sigit pada rapat Pansus OJK di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 Agustus 2010.

Menurut dia, anggota Perbanas tidak semuanya bank besar, sehingga keberatan jika dibebankan biaya tambahan.

Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno juga menolak pembiayaan OJK dibebankan kepada perbankan. Alasannya, sebagai badan usaha, perusahaan telah membayar pajak dan kewajiban lainnya.

"Jadi kurang pada tempatnya kalau pembiayaan OJK dibebankan kepada kami," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, yang meminta BPR tidak dipungut biaya apa pun karena terbatasnya dana.

Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Winny Erwindia, juga mengamini usulan Perbanas agar OJK tidak membebankan biaya pengawasan kepada industri.

Sumber: Yahoo News,  By Arinto Tri Wibowo, Nur Farida Ahniar - Kamis, 26 Agustus

Read More

Awas, Uang Palsu di Penukaran Pinggir Jalan

Awas, Uang Palsu di Penukaran Pinggir Jalan

VIVAnews - Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat waspada terhadap uang palsu yang diselipkan di pecahan uang baru yang ditawarkan di pinggir jalan. Sebab, jumlah uang palsu menjelang lebaran mengalami kenaikan.

"Kami tidak menutup keinginan masyarakat membeli uang di pinggir jalan. Namun, harus juga waspada, kadang-kadang diselip, atau mungkin jumlahnya tidak 100 lembar," kata Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi, usai meninjau lokasi penukaran uang di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu 25 Agustus 2010.

Read More

Harga Gula dan Beras di Medan Tinggi

Harga Gula dan Beras di Medan Tinggi

Liputan6.com, Medan: Sebanyak tujuh menteri bidang ekonomi dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengunjungi Pasar Petisah di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/8). Para menteri mendapati harga sejumlah komoditi seperti gula, beras, dan minyak goreng masih tinggi. Menyikapi kenaikan itu, Hatta Radjasa menyatakan pemerintah berupaya untuk melakukan operasi pasar. Sedangkan harga cabai, daging sapi, dan sayur stabil.

Kedatangan Hatta Radjasa juga didampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar. Kunjungan berlangsung 30 menit.

Setelah operasi pasar, rombongan melanjutkan perjalanan meninjau ke pasar murah di Gelanggang Olahraga Medan. Berikutnya mereka bertolak ke PT Pelindo I Belawan.(AIS)

Sumber: Sumatera Yahoo News,  Liputan 6 - Sabtu, 21 Agustus 2010

Read More

Tabungan Juga Harus Bayar Zakat?

Tabungan Juga Harus Bayar Zakat?

Alwan telah mengirimkan pertanyaan : Tanya:  Ass.wrwb. Ustadz, jika sudah mengeluarkan zakat profesi 2,5 persen, maka bunga tabungan yang ada di bank non syariah apakah mesti dikeluarkan semuanya setelah dikurangi administrasi atau jumlah tabungan saja yang dihitung setahun yang dikeluarkan 2,5 persen lagi? Mohon penjelasannya. Terimakasih . Wass. (Alwan)

Read More

KeMenkop Minta Pemda Kembangkan Sumber Pembiayaan UMKM

KeMenkop Minta Pemda Kembangkan Sumber Pembiayaan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara simultan mengembangkan sumber pembiayaan bagi UMKM di daerah.

Read More

Maksimalisasi Koperasi Syariah Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Sumatera Utara

Maksimalisasi Koperasi Syariah Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Sumatera Utara

Pusat Koperasi Syariah – BMT Sumatera Utara (PusKopSyah BMT Sumut) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Ekonomi Syari’ah dengan Thema “Maksimalisasi Koperasi Syari’ah Kembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Sumatera Utara”. Pelatihan dilaksanakan di Balai Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pelatihan ini dilaksanakan secara mandiri yang diikuti dari koperasi-koperasi yang baru berdiri diantaranya Koperasi Syari’ah BMT STAIS Tebing Tinggi Deli, KSU Syariah BMT Rakyat Membangun Kabupaten Deli Serdang, KSU Syariah Hidayah Kabupaten Deli Serdang, dan KSU Gema Bina Mandiri Kota Medan.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pengelola dan pengurus dibidang pengelolaan operasional perkoperasian syari’ah. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 04 s/d 07 Juni 2010 yang difasilitasi dari tim fasilitator PusKopSyah BMT Sumatera Utara.

Bapak Yusman sebagai Ketua PusKopSyah BMT Sumatera Utara mengatakan pada saat pembukaan pelatihan, bahwa bahwa pelatihan seperti ini sangat jarang terjadi karena beberapa koperasi syariah berinisiatif menawarkan kerjasama dengan PusKopSyah BMT Sumut, baru ketiga kalinya dengan biaya mandiri. Dan pelatihan seperti ini akan lebih cepat memacu kemandirian koperasi syari’ah BMT didalam melayani anggotanya, dan juga ekonomi syari’ah adalah salah satu yang paling tepat menyelesaikan krisis permodalan bagi usaha kecil yang langsung maupun tidak langsung menjadi anggota atau tidak menjadi anggota akan tetap dilayani karena pengelola dan pengurus koperasi sebagai pendamping usaha masyarakat, serta tumbuhnya koperasi syari’ah menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda dan menumbuh suburkan semangat wirausaha/entrepreneurship dikalangan generasi muda. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada 4 koperasi yang berinisiatif melaksanakan pelatihan ini.


Kegiatan pelatihan ini akan ditutup sekaligus dengan kegiatan penyuluhan pendirian koperasi oleh tim penyuluh Dinas Koperasi & UKM Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Bapak Misgiat, S,Sos sebagai Kepala Desa Manunggal, mengatakan dengan tumbuhnya koperasi-koperasi syari’ah di wilayah administrasi kerjanya sangat membantu pertumbuhan peningkatan ekonomi UKM dan masyarakat umumnya, hal ini perlu didukung dari berbagai pihak masyarakat yang mampu untuk membangun gerakan tabungan dan simpanan investasi yang dapat digunakan untuk tujuan peningkatan ekonomi kesejahteraan rakyat.

“Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini, para pengelola dan pengurus koperasi bisa mematangkan ilmu serta mengimplementasikan kemampuannya di koperasinya masing-masing, ini merupakan harapan panitia penyelenggara pelatihan ini.

Read More

Modal Awal koperasi Syariah

Modal Awal koperasi Syariah

Oleh Edwin Ardiansyah on February 13, 2009 koperasisyariah.com

Koperasi Syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan.

mendirikan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini dikumpulkan dari anggota koperasi. koperasi syariah agar diakui keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah.

Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha,dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah.

Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta di dapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.


Sumber: http://www.koperasisyariah.com/modal-awal-koperasi-syariah/#comment-80 Tagged as: Definisi Koperasi, Koperasi Syariah, modal awal koperasi

Read More

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Cegah Ijon Pemkot Bandung Buat 40 Koperasi Syariah

Republika OnLine » Breaking News » Ekonomi
Selasa, 21 Juli 2009, 19:46 WIB

BANDUNG--Untuk melindungi warga Kota Bandung dari praktik ijon dan riba, Pemkot Bandung mendirikan 40 koperasi syariah di 30 kecamatan yang ada di Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Pemkot Bandung menggarkan dana bantuan di APBD untuk membentuk 40 koperasi syariah itu. Masing-masing koperasi memperoleh bantuan dana Rp 20 juta.

''Kami berharap, masyarakat Bandung tidak ada yang terjerat ijon atau riba jadi koperasi syariah ini dibentuk. Kalau anggarannya ada, di 2009 ini kami ingin menggarkan dana lagi untuk memperbanyak koperasi syariah,'' ujar Dada Rosada kepada wartawan usai Peringatan Hari Koperasi ke 62, Selasa (21/7).

Menurut Dada, di beberapa kecamatan koperasi syariah itu ada yang sudah berkembang. Satu kecamatan, bahkan sudah ada yang memiliki beberapa koperasi syariah. Dana yang diberikan Pemkot Bandung, sifatnya hibah atau pemberian jadi pengurus koperasi tidak perlu mengembalikan kembali dana itu ke Pemkot.

''Mereka tidak perlu mengembalikan dana yang kami berikan. Silahkan saja, kelola sendiri untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' ujar Dada.
Dada mengaku, keberadaan koperasi syariah sangat membantu usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Bandung. Karena, sistem bagi hasil tidak menyebabkan UKM terjerat oleh bunga yang besar. Jumlah koperasi di Kota Bandung termasuk syariah, kata dia, seluruhnya ada 2.376 dengan jumlah anggota 535.550.

Menurut Dada ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di Kota Bandung. Yaitu, citra sebagai golongan ekonomi lemah dan pemburu fasilitas, kontribusi nominal yang masih rendah dibanding badan usaha lain, serta semakin berkurangnya kesadaran bergotong royong melalui koperasi.

Padahal, kata dia, kalau masalah itu bisa diatasi koperasi cukup efektis berperan sebagai lembaga keuangan non perbankan penyedia kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga, bisa diandalkan untuk mengembangkan ekonomi didaerah.
''Saya berharap potensi Koperasi dan UKM lebih dioptimalkan lagi. Namun sebagai badan usaha yang berorientasi laba, koperasi juga harus menunjukan kekokohan institusional, profesional usaha juga kemandirian,'' katanya.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan (Diskop UKM dan Indag) Kota Bandung, Nana Supriatna, dari 2.376 koperasi yang ada di Kota Bandung sekitar 80 persennya merupakan koperasi aktif sisanya atau sekitar 20 persen tidak aktif. Untuk mengembangkan koperasi syariah, kendalanya masih kurangnya pemahaman di masyarakat tentang konsep koperasi syariah itu.

''Banyak masyarakat yang belum memahami konsep koperasi syariah jadi salah satu kendala untuk mengembangkan koperasi syariah itu,'' kata Nana. kie/pur
Red: Republika Newsroom

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/07/21/63845-cegah-ijon-pemkot-bandung-buat-40-koperasi-syariah

Read More

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

Koperasi Konvensional Makin Terpuruk

BANJARMASIN,- Hampir Rp53 miliar sudah, pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan koperasi konvensional. Namun hingga kini perkembangannya tidak memperlihatkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan ada beberapa koperasi konvensional yang gulung tikar.

Hal tersebut disampaikan Robinson Sitepu dari Dinas Koperasi Kalsel di sela-sela kegiatan Pelatihan dan Lokakarya Perkembangan bisnis koperasi syariah yang berlangsung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, kemarin.

Menurut Robbin, prospek koperasi berbasis syariah justru lebih menjanjikan di Kalsel. Karena itu perlu didorong agar koperasi syariah dapat lebih berkembang dibanding koperasi konvensional.

“Sekarang sudah ada 39 koperasi syariah di Kalsel dan baru satu yang paling berkembang pesat, yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Teladan. Koperasi ini akan dijadikan pilot project untuk perkembangan koperasi syariah di Kalsel,” ungkapnya.

Ditambahkan Robbin, seandainya ada tiga saja koperasi seperti KJKS Teladan di Kalsel, ia yakin akan bisa menyuarakan keberhasilan pengembangan koperasi syariah di Kalsel ke tingkat Nasional. “Tentunya ini akan menjadi nilai tambah paling penting bagi Kalsel,” ujarnya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan, kata Robbin, adalah rajin menggelar pelatihan-pelatihan, seperti yang dilakukan MUI bekerjasama Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel. Pada kegiatan itu ada sekitar 30 peserta yang mengikuti pelatihan.

Ketua Forum Komunikasi Koperasi Syariah Kalsel H Gt Mahfudz yang juga ketua KJKS Teladan menambahkan, pelatihan ini untuk meningkatkan SDM koperasi berbasis syariah. Sehingga mereka mampu mengembangkan koperasi syariah lebih profesional dan lebih mandiri.

“Ini upaya kami untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah, lewat koperasi syariah,” tandasnya.

Sementara Prof Kustan Basri dari MUI Kalsel melihat, koperasi syariah sebagai salah satu lembaga yang bisa menjadi pemicu untuk peningkatan perekonomian syariah di Kalsel. Karena itu MUI sangat mendukung keberadaan koperasi syariah ini.(sya)

http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=66018

Read More

TRIAS POLITICAL 'ZAKAT'

TRIAS POLITICAL 'ZAKAT'

Ada hal menarik dengan digelarnya Konferensi Zakat Asia Tenggara di kota Padang, 31 oktober hingga 3 November 2007. Konferensi ini merupakan lanjutan dari acara serupa yang digelar di Kuala Lumpur Mei 2006. Hal pertama yang menarik, ini tak lain merupakan pertemuan politik. Internasional lagi. Yang kedua, konferensi ini tengah membicarakan bagaimana meningkatkan profesionalisme zakat. Yang ujung-ujungnya tentu untuk fakir miskin.

Keempat yang tak kalah menariknya, Pemkot Padang jadi tuan rumah. Sementara yang lain lebih tertarik mengundang para pebisnis, Pemkot Padang malah ingin urus fakir miskin lebih serius. Ini sebuah terobosan politik, yang tentu tak mudah menggiringnya. Tinggal sekarang bagaimana tim di belakang layar, harus mampu menyiasahi agar konferensi ini tak jadi liar. Harus ada sesuatu, agar pengelolaan zakat Indonesia tentu lebih terarah ke depannya.

Politik mengenal tiga ranah. Pertama politik praktis. Kedua high politic. Serta ketiga hidden politic. Politik yang sehat meramu ketiganya. Tujuannya demi negara. Seseorang yang sukses, jadi pahlawan negerinya. Tapi di negara lain, bisa jadi dia dianggap monster paling dibenci. Itulah politik bernegara. Ketiganya tentu dikenal para praktisi partai di Indonesia. Namun prakteknya, politisi kita lebih suka hidden politic. Sayang hidden-nya untuk pribadi, kelompok atau cuma untuk partainya. Karena untuk bangsa hanya jargon kosong, high politic pun jadi mati suri. Kisruh di partai dan kecewa, solusinya buat partai perjuangan. Bagi yang belum berpartai, strateginya tak beda. Selalu saja cuatkan partai baru. Bicaranya sih untuk negara, Tapi hidden-nya selalu berakhir di pribadi dan kelompok.

Imbasnya, akhirnya juga melesak ke zakat. Bicara zakat, memang tak lepas dari politik. Sebab seperti yang sebagian ulama katakan, zakat merupakan keputusan politik paling penting dalam Islam. Kata paling penting mengacu pada tiga hal. Yang pertama zakat bukan hanya sekadar wajib. Karena yang kedua, zakat merupakan satu-satunya ibadah berdimensi ganda: vertikal dan horizontal. Karena itu yang ketiga, zakat pun dijadikan Rukun Islam. Pertanyaannya, mengapa zakat yang jadi Rukun Islam? Mengapa bukan bank dan mengapa bukan asuransi. Bukankah zakat hanya sekadar untuk fakir miskin. Mengapa kalangan marginal ini yang harus diperhatikan. Inilah substansi ‘Politik Zakat’ yang menjungkirkan logika berpikir manusia.
Politik Praktis

Untuk menjawabnya, tiga ranah politik di atas bisa dijadikan pembedah. Ditinjau dari politik praktis, tujuan zakat memang jangka pendek. Besarnya yang cuma 2.5% langsung ditujukan pada fakir miskin. Karena diwajibkan, semangat zakat pun diterapkan di semua denda. Kedudukan denda jadi wajib, karena memang ada pelanggaran. Seperti dam haji atau kafarat, pasti ditujukan untuk fakir miskin.

Kendati jangka pendek, tujuan zakat tak berhenti dipemenuhan kebutuhan semata. Ada tujuan mulya. Yang seperti ditegaskan Ibnu Taimiyah, penuhi kebutuhan agar mereka bisa beribadah normal seperti muzaki. Dalam ibadah, Islam memang tak memaksa. Tapi sebagai sesama muslim, saling ingatkan wajib hukumnya. Dan jangan pernah percaya, bahwa si miskin lebih soleh ketimbang si kaya. Soleh tidaknya seseorang, bukan ditentukan kaya miskinnya.

Tujuan agar fakir miskin bisa ibadah normal, tersiratnya ada ancaman bagi si kaya. Artinya keleluasaan beribadah, harus juga diberikan pada tetangganya yang tengah kesulitan. Maka jangan masuk surga sendirian. Dengan zakat, masukilah surga ramai-ramai.
High Politic

Dikaji dari sisi high politic, pesan zakat lebih kuat ketimbang pajak. Dengan zakat, pemerintah diajari membangun bangsa. Zakat diprioritaskan khusus untuk mustahik. Kendati luas, pengertian mustahik disederhanakan sebagai kalangan mustadh’afin. Pemerintah diajari, untuk perhatikan mereka. Bukan tergiur pada yang kaya atau punya kedudukan. Strategi trickle-down effect terbukti gagal total. Strategi itu disiasahi jadi trickle-up effect, yang kekayaan para konglomerat makin menjadi-jadi sekarang ini. Harusnya pemerintah mencegah kebablasan seperti itu.

Orang kaya memang tak harus sekaya konglomerat. Yang pasti mereka sudah mampu atasi diri sendiri. Lihat saja perbankan dan asuransi. Bukankah itu dibuat untuk pertahankan comfort zone mereka. Islam memang ajaran sempurna. Tentu tak adil jika Islam tetapkan bank dan asuransi jadi salah satu pilar Rukun Islam. Jika itu terjadi, maka uang akan berputar di antara orang kaya yang itu-itu juga. Dengan zakat, semangat itu diredam. Dengan zakat, ketamakan manusia digugat.

Dalam postulat manajemen, kekuatan organisasi terletak di simpul terlemah. Dengan temukan dan benahi yang lemah, lembaga manapun akan jadi kuat. Dengan benahi yang miskin, negara akan tumbuh realistis jadi kuat. Jumlah 120 juta orang miskin bukan simpul namanya. Itu ceruk kelemahan yang menganga lebar, yang siap membetot siapapun untuk jadi miskin. Yang bisa cegah, hanya pemerintah. Karena bicara kebijakan, itulah ranah high politic yang jadi hak penuh pemerintah.
Hidden Politic

Zakat ternyata punya hidden politic. Dalam istilah lain itulah hidden agenda. Untuk yang wajib, seperti shalat hanya lima waktu. Puasa yang wajib pun hanya di Ramadhan. Yang sunah, tak terhingga bilangannya. Islam memang luar biasa. Yang wajib, selalu sedikit jumlahnya. Zakat pun kan cuma 2.5%. Selebihnya yang 97.5%, suatu angka yang konteksnya boleh tak terhingga. Kekuatan bilangan tanpa batas ini tampak maknanya bila disingkap dari istilah zakat.

Kata lain zakat adalah sedekah. Sedekah terbagi dua. Ada materi serta ada yang tak berwujud. Yang awam melihat, materi punya peran lebih. Bagi mereka, dengan tunaikan zakat 2.5% selesailah tugas Rukun Islam ke-3. Padahal jika dikaitkan dengan kandungan kalifah fil’ard, ternyata 2.5% itu tak cukup. Tiap orang akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Pemimpin bukan hanya para pejabat atau direktur saja. Pemimpin adalah minimal dia memimpin dirinya sendiri. Membawa diri sebagai pemimpin, artinya dia harus bisa memberi kebaikan dan kenyamanan bagi lingkungannya.

Maka sebagai muzaki, SBY sudah keluarkan sedekahnya zakat yang 2.5%. Sebagai presiden, apa sedekah SBY? Begitu juga dengan para pemimpin yang lain. Sebagai muzaki, mereka sudah keluarkan sedekahnya dalam bentuk zakat. Namun sebagai pemimpin, apa yang sudah mereka berikan. Sedekahnya para pemimpin, yang utama bukan zakat 2.5%. Sedekah terbesar para pemimpin adalah kebijakan.

Hidden agenda zakat memang mulya. Sedekah pemimpin tak lain membangun kehidupan dan peradaban. Di antara peradaban itu ada zakat 2.5%. Itulah yang khusus untuk perutnya para fakir miskin. Trias Political Zakat, hanya bisa diramu dan dikendalikan pemerintah. Pemkot Padang sudah memulai dengan cita-cita jadi the best practice zakat. Lantas, bagaimana dengan pemerintah pusat?

DIPOSTING OLEH Erie Sudewo PADA 10 June 2009
Sumber: http://eriesudewo.niriah.com/2009/06/trias-political-%E2%80%98zakat%E2%80%99/

Read More